JAKARTA,SUARABLORA.COM – Perebutan empat kursi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai memasuki tahap penting. Sebanyak 20 pejabat mengikuti proses penilaian kompetensi atau asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang digelar di Assessment Center Polri, Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Empat posisi yang diperebutkan tersebut meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Sekretaris DPRD (Sekwan).
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, turun langsung mengawasi pelaksanaan asesmen untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, profesional, dan mampu menghasilkan figur birokrat terbaik bagi Kabupaten Blora.
Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Blora tersebut sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola birokrasi berbasis kompetensi. Proses seleksi tidak hanya mempertimbangkan senioritas, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kecakapan sosial kultural para peserta.
Di hadapan peserta dan tim penyelenggara, Sri Setyorini menegaskan bahwa jabatan eselon II memiliki peran vital dalam menentukan arah pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik.
“Jabatan strategis harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar siap bekerja, memiliki integritas, dan mampu memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan asesmen.
Menurutnya, keterlibatan Assessment Center Polri memberikan keuntungan tersendiri bagi Pemkab Blora karena hasil asesmen dinilai lebih objektif dan komprehensif. Pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran menyeluruh terkait karakter, kemampuan, hingga potensi kepemimpinan para kandidat.
“Kami menjadi lebih memahami profil para calon pejabat, bagaimana kemampuan mereka memimpin, mengambil keputusan, hingga menyelesaikan persoalan di lapangan. Ini sangat penting dalam menentukan pejabat yang tepat,” kata Sri Setyorini.
Ia juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Pemkab Blora dan Mabes Polri dalam penyelenggaraan asesmen pejabat daerah. Kolaborasi tersebut disebut telah berlangsung beberapa kali dan dinilai efektif dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kegiatan seperti ini bukan pertama kali dilakukan. Kami sudah bekerja sama sejak tahun 2021, 2022, 2024, dan sekarang kembali dilaksanakan pada tahun 2026,” ungkapnya.
Dalam proses asesmen tersebut, peserta menjalani berbagai tahapan evaluasi yang dirancang untuk mengukur kompetensi secara menyeluruh. Penilaian meliputi kemampuan kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, pengendalian emosi, kerja sama tim, hingga kemampuan menghadapi tekanan dalam situasi tertentu.
Pemkab Blora menilai mekanisme seleksi berbasis assessment center menjadi langkah penting untuk memastikan roda pemerintahan diisi oleh aparatur yang profesional dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Empat jabatan yang sedang diperebutkan pun dinilai memiliki peran sangat strategis. Kepala Dinas PUPR akan berhadapan langsung dengan agenda pembangunan infrastruktur daerah, sementara Dinrumkimhub berkaitan erat dengan penataan kawasan permukiman dan pelayanan transportasi masyarakat.
Di sisi lain, posisi Kepala BPBD menjadi krusial mengingat tantangan kebencanaan yang terus meningkat setiap tahun. Sedangkan Sekretaris DPRD memiliki fungsi penting dalam menjaga efektivitas hubungan kerja antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Karena itu, proses seleksi dilakukan secara ketat agar pejabat yang terpilih nantinya benar-benar mampu bekerja cepat, responsif, dan memiliki orientasi pelayanan publik yang kuat.
Menutup kunjungannya, Sri Setyorini memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar mengikuti seluruh tahapan asesmen dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi integritas.
“Semoga seluruh proses berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang amanah serta mampu membawa Kabupaten Blora menjadi lebih maju,” pungkasnya.
