BLORA ,SUARABLORA.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mulai mengintensifkan upaya penanganan dampak musim kemarau dengan mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mulai mengalami krisis air.
Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Polres Blora sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.
Pelepasan armada distribusi air bersih dilakukan secara simbolis oleh Bupati Blora, Arief Rohman, Minggu (2/8/2026).
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Bupati Arief Rohman mengatakan, sejumlah wilayah di Kabupaten Blora mulai merasakan dampak berkurangnya ketersediaan air bersih akibat musim kemarau. Karena itu, pemerintah memilih bergerak lebih awal agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
“Di Blora sudah mulai masuk musim kering. Kita mulai distribusikan bantuan dropping air bersih, sinergi antara Pemkab Blora dan juga Polres Blora,” kata Arief Rohman.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkab Blora telah mengalokasikan sekitar 1.400 tangki air bersih yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini.
Arief menjelaskan, distribusi bantuan telah dimulai sejak beberapa hari terakhir. Sebanyak 48 tangki air bersih telah dikirim ke sejumlah desa di Kecamatan Jati dan Kecamatan Randublatung yang lebih dahulu mengalami penurunan ketersediaan air.
Selanjutnya, penyaluran bantuan diperluas ke wilayah lain yang mulai membutuhkan pasokan air bersih, di antaranya Kecamatan Jiken, Jepon, dan Japah.
“Dari APBD sendiri, kita akan siapkan sekitar 1.400 tangki. Sejauh ini yang sudah terdistribusi ada sekitar 48 tangki untuk wilayah Kecamatan Jati dan Randublatung. Hari ini kita lanjutkan distribusi untuk Kecamatan Jiken, Jepon, dan Japah,” ujarnya.
Menurut Arief, keberhasilan penanganan dampak kekeringan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Ia berharap berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha, organisasi sosial, komunitas, hingga diaspora asal Blora dapat ikut berpartisipasi dalam penyediaan bantuan air bersih.
Partisipasi berbagai pihak dinilai penting mengingat potensi wilayah terdampak diperkirakan akan terus bertambah apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.
“Tentunya kami berharap adanya partisipasi dari diaspora maupun dari berbagai pihak lainnya untuk bersama-sama membantu mengatasi kekeringan yang ada di Blora,” ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah juga meminta pemerintah desa dan masyarakat untuk aktif melaporkan apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Koordinasi dengan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora dinilai menjadi langkah penting agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai tingkat kebutuhan di lapangan.
“Untuk masyarakat yang nanti mengalami kekeringan, bisa segera berkoordinasi dengan BPBD agar nanti bisa kita salurkan air bersihnya,” tutur Arief.
Pemkab Blora memastikan pemantauan terhadap wilayah rawan kekeringan akan terus dilakukan selama musim kemarau. Distribusi air bersih juga akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan sehingga masyarakat yang terdampak dapat memperoleh akses air bersih secara berkelanjutan.
Kolaborasi antara Pemkab Blora, Polres Blora, BPBD, pemerintah desa, serta dukungan berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan sekaligus menjaga terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi warga hingga musim penghujan tiba.
