BLORA,SUARABLORA.COM – Pemerintah mempertegas arah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan membeli bahan pangan langsung dari desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), koperasi nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun pelaku usaha lokal.
Penegasan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat meninjau kawasan Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih Kamolan di Sendang Bangeran, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat (31/7/2026). Kunjungan itu menjadi bagian dari evaluasi pengembangan rantai pasok pangan berbasis desa untuk mendukung keberlanjutan Program MBG.
Menurut Zulkifli, pemerintah tidak menginginkan anggaran besar yang digelontorkan melalui Program MBG justru terkonsentrasi pada distributor besar. Sebaliknya, program tersebut harus menjadi instrumen yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa.
“SPPG harus membeli dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu. Tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” tegas Zulkifli Hasan.
Ia menjelaskan, seluruh potensi pangan lokal harus menjadi prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan dapur Program MBG. Komoditas seperti ikan, telur, ayam, beras, sayuran hingga buah-buahan diharapkan berasal dari hasil produksi masyarakat setempat sehingga nilai tambah ekonomi tetap berputar di desa.
“Kalau di desa ada ikan lele, ambil lele dari desa. Kalau ada telur, ayam, sayuran, buah-buahan, dan beras, ambil dari desa. Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh. Jangan sampai yang menikmati hanya usaha-usaha besar,” ujarnya.
Lebih jauh, Zulkifli menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi pengelola SPPG yang mengabaikan kebijakan tersebut. Ia memastikan mekanisme pengawasan akan diterapkan secara bertahap melalui evaluasi dan peringatan sebelum sanksi tegas berupa penghentian operasional dijatuhkan.
“Kalau tidak mengambil dari desa, kita ingatkan. Dua kali kita ingatkan, tiga kali kita ingatkan. Empat kali, tutup SPPG-nya,” katanya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun sistem ekonomi yang lebih merata. Selama ini, pertumbuhan ekonomi dinilai masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan sehingga desa belum memperoleh manfaat optimal dari berbagai program nasional.
Melalui Program MBG, pemerintah ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis produksi masyarakat desa. Karena itu, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih diposisikan sebagai simpul utama distribusi bahan pangan.
Desa Kamolan menjadi salah satu contoh implementasi konsep close loop economy, yakni sistem yang menghubungkan langsung hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar yang pasti melalui Program MBG.
Di lokasi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan 24 kolam bioflok yang dimanfaatkan untuk budidaya ikan lele.
Produksi lele dari kolam bioflok itu kini telah memasok kebutuhan empat SPPG dengan harga sekitar Rp25 ribu per kilogram dalam kondisi bersih.
Permintaan dari dapur MBG berkisar antara 150 hingga 300 kilogram setiap periode pemesanan, memberikan kepastian pasar bagi petani ikan setempat.
Pemerintah juga menargetkan jaringan sekitar 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia saling terhubung dalam satu sistem distribusi pangan nasional. Dengan pola tersebut, kebutuhan bahan baku Program MBG diharapkan dapat dipenuhi oleh produksi masyarakat desa secara berkelanjutan.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Bupati Blora Arief Rohman menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan desa sebagai tulang punggung rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, langkah tersebut membuka peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Kamolan menjadi contoh bagaimana program ketahanan pangan bisa langsung terkoneksi dengan kebutuhan Makan Bergizi Gratis. Yang tumbuh bukan hanya produksi ikannya, tetapi juga ekonomi masyarakat desanya,” ujar Arief Rohman.
Selain KDMP Kamolan, Kabupaten Blora juga memperoleh dukungan pengembangan budidaya ikan melalui bantuan bioflok untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih Kunden, Koperasi Desa Merah Putih Kentong di Kecamatan Cepu, serta Koperasi Desa Merah Putih Sambongrejo di Kecamatan Ngawen.
Masing-masing lokasi menerima 24 kolam bioflok sehingga total terdapat 96 kolam yang diproyeksikan memperkuat produksi perikanan rakyat. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu menjamin pasokan bahan pangan lokal bagi Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa secara berkelanjutan.
