BLORA ,SUARABLORA.COM— Pemerintah Kabupaten Blora mulai mematangkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam agenda tersebut, peningkatan produktivitas ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, pertanian, serta penguatan ekonomi kreatif menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan bahwa potensi sumber daya lokal yang dimiliki Blora harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sektor pertanian, peternakan, kehutanan hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara terpadu dengan sektor pariwisata.
“Blora memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan hingga UMKM. Jika dikelola secara maksimal dan diintegrasikan dengan pengembangan pariwisata serta ekonomi kreatif, maka ini dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Arief saat membuka
Musrenbang RKPD 2027 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, Kamis (12/3/2026).
Ia menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah. Melalui proses tersebut diharapkan program pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Musrenbang ini adalah ruang untuk menyatukan gagasan dan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah, sehingga program yang disusun tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, Antonius Nugrahanto, menjelaskan bahwa proses penyusunan RKPD 2027 telah melalui berbagai tahapan partisipatif yang melibatkan banyak unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, dari hasil Musrenbang tingkat desa dan kelurahan tercatat sebanyak 3.892 usulan prioritas pembangunan. Sementara dari Musrenbang tingkat kecamatan dihimpun 144 usulan prioritas yang menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dalam perencanaan daerah.
“Selain itu, dari forum Musrenbang Gen-Z, kelompok perempuan dan kelompok rentan menghasilkan 45 usulan prioritas. Pra-Musrenbang tematik stunting menghasilkan 98 usulan, sedangkan pra-Musrenbang RKPD kabupaten menghasilkan 48 usulan prioritas pembangunan,” jelas Anton.
Ia menambahkan, hingga awal Maret 2026, dalam sistem perencanaan pembangunan daerah juga tercatat ribuan aspirasi masyarakat yang masuk melalui berbagai jalur partisipasi publik.
“Hingga 5 Maret kemarin di sistem SIPD tercatat 3.961 usulan aspirasi masyarakat dari berbagai unsur, lembaga, desa dan kelurahan. Selain itu terdapat 2.218 usulan yang berasal dari pokok pikiran DPRD,” terangnya.
Dalam forum tersebut, Bupati Arief Rohman juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, salah satunya melalui program pembangunan jalan daerah.
Menurutnya, pada tahun sebelumnya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk perbaikan jalan dan jembatan di berbagai wilayah Kabupaten Blora.
“Alhamdulillah pada tahun 2025 kami menganggarkan hampir Rp430 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dari program tersebut telah dilakukan rekonstruksi jalan sepanjang 121,14 kilometer termasuk program Inpres Jalan Daerah sepanjang 20,81 kilometer,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Arief, kondisi jalan dengan kategori mantap di Kabupaten Blora telah mencapai sekitar 69,51 persen. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
“Masih ada sekitar 30 persen jalan yang perlu ditingkatkan. Kami berharap dalam sisa masa kepemimpinan bersama Wakil Bupati dapat menuntaskan perbaikan jalan yang belum mantap,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah daerah juga mengembangkan program ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan, embung, serta perbaikan jaringan irigasi. Program tersebut juga disertai pengembangan jaringan air bersih yang telah menjangkau ratusan rumah tangga di sejumlah wilayah.
Musrenbang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2027 tersebut dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah daerah dari wilayah sekitar seperti Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Rembang, Pati, dan Grobogan. Kegiatan juga dihadiri unsur Forkopimda, anggota DPRD, perangkat daerah, para camat, serta berbagai pemangku kepentingan yang mengikuti forum secara langsung maupun daring.
Tahapan penyusunan RKPD Blora 2027 sendiri telah dimulai dari Musrenbang desa dan kelurahan, dilanjutkan forum konsultasi publik, Musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, hingga berbagai forum tematik yang melibatkan generasi muda, perempuan, serta kelompok rentan. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif dan inklusif.(TH)
