Ketua Komisi A DPRD Blora, Supradi, mengakui bahwa kebijakan efisiensi tersebut memukul keras lembaga legislatif. Menurutnya, bukan hanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak, tetapi DPRD justru merasakan dampak paling ekstrem karena anggaran pokir dipangkas hingga nol rupiah.
“Potongan TKD Rp375 miliar itu bikin kami benar-benar pusing. Bukan cuma OPD, DPRD malah lebih ekstrem. Pokir kami nol rupiah,” ujar Supradi saat dikonfirmasi, Jumat 16/1/2026.
Ia menjelaskan, selama ini pokir DPRD menjadi salah satu instrumen utama penyaluran aspirasi masyarakat, khususnya konstituen di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Dengan nihilnya anggaran tersebut, banyak usulan pembangunan yang telah diserap melalui reses terancam tidak dapat direalisasikan.
Supradi yang akrab disapa Mbah Pardi itu menyebut kondisi ini menjadi dilema tersendiri bagi anggota DPRD. Pasalnya, masyarakat selama ini menaruh harapan besar terhadap realisasi aspirasi yang disampaikan melalui wakil rakyat.
“Yang kasihan itu masyarakat. Mereka konstituen kami, itu hak mereka. Aspirasi sudah disampaikan, tapi sekarang anggarannya habis diperas. Ini yang perlu dipahami bersama,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila kebijakan efisiensi anggaran tersebut berdampak langsung pada tertundanya berbagai program pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat. Menurutnya, situasi ini berpotensi mengganggu janji-janji politik yang sebelumnya disampaikan kepada warga.
“Kami mohon pengertiannya kepada masyarakat. Efisiensi ini bukan tanpa dampak. Janji politik yang diharapkan masyarakat bisa saja tersendat karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Lebih lanjut, Supradi menjelaskan bahwa pokir DPRD selama ini dialokasikan untuk kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan warga, seperti bantuan kelompok tani, perbaikan jalan desa, hingga sarana pendukung ekonomi masyarakat lainnya. Hilangnya anggaran tersebut dinilai akan memperlambat pembangunan di tingkat akar rumput.
Ia mengungkapkan, sebelumnya anggaran pokir DPRD Blora mencapai puluhan miliar rupiah dan dibagi kepada 45 anggota dewan. Rata-rata, setiap anggota memperoleh alokasi sekitar Rp1,5 miliar, dengan nominal yang lebih besar bagi pimpinan DPRD sesuai dengan struktur jabatan.
“Sekarang kondisinya berbeda. Karena efisiensi, anggaran yang biasanya kami kelola untuk aspirasi masyarakat terpaksa dibabat habis sampai nol rupiah,” ungkapnya.
DPRD Blora, lanjut Supradi, berharap masyarakat dapat memahami situasi fiskal daerah saat ini dan mendorong adanya solusi bersama agar aspirasi warga tetap dapat diperjuangkan melalui skema kebijakan lain yang memungkinkan. Ia menegaskan, DPRD tetap berkomitmen mengawal kepentingan masyarakat meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
