BLORA,SUARABLORA.COM – Upaya mendorong kemandirian energi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mulai diarahkan Pemerintah Kabupaten Blora melalui pengembangan gas dari sumur eksplorasi Dara Jingga di wilayah Cepu.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Blora Patra Energi (BPE) menilai pengolahan gas menjadi compressed natural gas (CNG) sebagai langkah strategis yang tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat.
Komisaris BPE, Seno Margono, menegaskan bahwa proyek Dara Jingga menyimpan potensi besar jika dikelola dengan pendekatan hilirisasi.
Menurutnya, selama ini daerah penghasil migas kerap hanya menikmati sebagian kecil dari nilai ekonomi karena tidak terlibat dalam pengolahan.
“CNG Dara Jingga ini bisa menjadi kunci bagi Blora untuk meningkatkan PAD sekaligus menyediakan energi murah bagi masyarakat. Jadi tidak berhenti di produksi, tapi kita dorong sampai ke tahap pengolahan dan distribusi,” ujar Seno.
Ia menjelaskan, BPE tengah membidik dua skema utama untuk memaksimalkan potensi tersebut.
Pertama, peluang kepemilikan Participating Interest (PI) melalui skema golden share pada proyek yang dikelola operator migas. Skema ini dinilai menguntungkan karena pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan investasi awal yang besar.
“Dengan golden share, Pemkab bisa tetap memiliki porsi tanpa terbebani biaya di awal. Ini peluang strategis yang harus dimanfaatkan agar daerah tidak hanya jadi penonton,” tegasnya.
Kedua, pemanfaatan alokasi gas untuk kebutuhan lokal yang akan diolah menjadi CNG melalui fasilitas kilang mini. Produk CNG ini nantinya ditargetkan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, hingga rumah tangga.
“Kalau kita kelola melalui BUMD, gas bisa diolah menjadi CNG dan dijual secara retail. Ini akan membuka akses energi yang lebih murah dan stabil, terutama bagi pelaku usaha kecil,” lanjut Seno.
Menurutnya, model bisnis ini memiliki efek ganda. Selain berpotensi meningkatkan PAD secara signifikan, juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru berbasis energi di tingkat lokal. Distribusi CNG dinilai lebih fleksibel dan dapat menjangkau wilayah yang belum terlayani jaringan gas konvensional.
Lebih jauh, Seno menekankan pentingnya peran BUMD sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya alam daerah. Ia menyebut, keberadaan BPE harus mampu menjadi jembatan antara potensi energi dan kebutuhan masyarakat.
“BUMD harus hadir sebagai pemain, bukan sekadar fasilitator. Ini momentum bagi Blora untuk naik kelas dalam pengelolaan migas secara mandiri dan legal,” ujarnya.
Dukungan terhadap langkah tersebut juga datang dari DPRD Blora. Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menilai bahwa inisiatif pengembangan CNG Dara Jingga merupakan momentum penting bagi kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya alamnya.
“Blora harus naik kelas, tidak hanya menjadi penghasil, tetapi juga pengelola yang sah dan profesional. Potensi CNG ini besar, dan BUMD harus menjadi motor penggeraknya,” tegas Siswanto.
Ia juga menekankan bahwa aspek tata kelola menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Menurutnya, pengelolaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis regulasi yang kuat agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek.
“Kita ingin proyek ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan. Karena itu, tata kelola yang baik dan pengawasan harus menjadi prioritas,” tambahnya.
