BLORA,SUARABLORA.COM — Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai menggeser strategi pengembangan peternakan ayam kampung dari pola usaha tradisional menuju budidaya yang lebih terukur.
Pemkab menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengembangkan ayam kampung tipe pedaging yang diharapkan mampu membuka sumber pendapatan baru sekaligus menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah.
Program tersebut digagas Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., dengan menempatkan peternakan ayam kampung bukan sekadar usaha sampingan masyarakat, tetapi sebagai bagian dari rantai ekonomi lokal yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri kuliner.
Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Ngaliman, mengatakan kerja sama dengan UGM menjadi langkah awal untuk membangun pola pengembangan peternakan yang berbasis kajian dan kebutuhan pasar.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin program berhenti pada pemberian bantuan ternak, tetapi harus menghasilkan usaha yang mampu berjalan secara berkelanjutan.
“Ini merupakan gagasan Bapak Bupati. Kami di Dinas Pertanian menindaklanjuti kerja sama dengan akademisi dan pakar dari UGM untuk pengembangannya,” ujar Ngaliman, Senin (24/8/2026).
Potensi pasar ayam kampung di Blora dinilai cukup besar. Sejumlah kuliner khas daerah, termasuk opor dan sate ayam kampung, membutuhkan pasokan bahan baku secara rutin.
Namun, kebutuhan tersebut selama ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh peternak lokal sehingga sebagian pasokan masih harus didatangkan dari luar daerah.
Kondisi itu dinilai sebagai paradoks sekaligus peluang ekonomi. Blora memiliki masyarakat yang telah lama mengenal usaha peternakan ayam kampung, tetapi belum memiliki ekosistem produksi yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten.
“Kuliner khas kita banyak menggunakan ayam kampung, namun pasokannya justru diambil dari luar daerah. Ini merupakan peluang besar. Kita ingin menyiapkan dari hulunya hingga hilir, agar kebutuhan kuliner khas ini bisa dipenuhi oleh peternak lokal kita sendiri,” kata Ngaliman.
DP4 saat ini mulai melakukan pemetaan terhadap keberadaan peternak ayam kampung di berbagai wilayah Blora.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui kapasitas peternak, pola pemeliharaan, kebutuhan produksi, hingga persoalan yang selama ini menjadi penghambat pengembangan usaha.
Sasaran program tidak hanya peternak yang sudah memiliki usaha dalam skala besar. Pemkab juga membidik peternak pemula, peternak milenial, kelompok perempuan dan ibu rumah tangga, serta kelompok peternak yang selama ini menjalankan usaha secara sederhana.
Pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Forum ini akan mempertemukan pemerintah, akademisi, peternak dan pihak terkait untuk menentukan model intervensi yang sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok.
“Bentuk pengembangannya nanti disesuaikan. Peternak pemula mungkin butuh bantuan bibit ayam, sementara peternak yang lebih besar butuh penguatan di sektor pakan atau manajemen pemeliharaan. Jadi pengembangannya tepat sasaran,” jelas Ngaliman.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pola pemeliharaan ayam kampung yang masih dilakukan secara tradisional. Ayam dibiarkan berkeliaran atau diumbar sehingga pengawasan terhadap kesehatan, pakan dan pertumbuhan ternak menjadi lebih sulit.
Melalui pendampingan UGM, peternak akan diarahkan menerapkan sistem budidaya intensif dengan kandang. Pola tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontrol terhadap ternak sekaligus mengurangi risiko penyakit dan kematian ayam.
“Pola pemeliharaan liar sangat rentan terkena serangan virus. Bersama UGM, kita akan dorong penerapan peternakan intensif dalam kandang, disertai manajemen kesehatan ternak yang memadai seperti sanitasi, fumigasi, hingga vaksinasi,” ungkapnya.
Perubahan sistem pemeliharaan juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.
Dengan sistem yang lebih terkendali, peternak dapat melakukan pengaturan pakan, menjaga kebersihan kandang, memantau pertumbuhan ayam, serta menerapkan langkah pencegahan penyakit secara lebih terencana.
Pemkab Blora juga tengah memikirkan aspek pembiayaan agar pengembangan peternakan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Salah satu opsi yang sedang disiapkan adalah mengakses dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perbankan, BUMN maupun perusahaan swasta.
Sejumlah perusahaan dan lembaga yang dibidik untuk mendukung program tersebut antara lain Bank Jateng, Pertamina dan ExxonMobil.
Skema pembiayaan diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat kebutuhan produksi masyarakat, mulai dari bibit hingga sarana pendukung peternakan.
“CSR Bank Jateng fokus pada pengentasan kemiskinan, dan program ini sangat relevan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Harapan kita, sinergi antara pemerintah, akademisi UGM, dan dunia usaha ini dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat Blora secara berkelanjutan,” pungkas Ngaliman.
