BLORA ,SUARABLORA.COM— Gelombang protes warga akibat rusaknya jalan provinsi di Kabupaten Blora mulai memberi tekanan serius kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setelah aksi tanam pohon pisang dan penimbunan jalan berlubang viral di media sosial,
Pemprov Jateng akhirnya mengajukan tiga ruas jalan di Blora untuk mendapatkan pendanaan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan infrastruktur jalan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat karena kondisinya rusak parah dan membahayakan pengguna jalan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro mengatakan tiga ruas jalan yang diusulkan meliputi Jalan Singget–Doplang–Cepu sepanjang 7,5 kilometer, ruas Kunduran–Ngawen sepanjang 8 kilometer, serta ruas Todanan–Ngawen sepanjang 11 kilometer.
“Saat ini ketiga ruas jalan tersebut sudah kami input dalam usulan IJD. Kami juga melakukan komunikasi dengan anggota Komisi V DPR RI agar usulan tersebut dapat menjadi prioritas dalam realisasinya,” kata Henggar, Senin (1/6/2026).
Menurut Henggar, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam percepatan perbaikan jalan provinsi di wilayah Blora. Tahun ini, anggaran penanganan jalan yang tersedia hanya sekitar Rp5,276 miliar dan dalam waktu dekat akan memasuki proses lelang pekerjaan.
Namun jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup untuk menuntaskan kerusakan jalan yang tersebar di sejumlah titik strategis.
“Karena adanya kenaikan harga material dan kebutuhan pelebaran jalan masing-masing 50 sentimeter di kanan dan kiri, anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk penanganan sekitar 500 meter,” ujarnya.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan warga yang merasa kerusakan jalan tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada Minggu (31/5/2026), warga menggelar aksi simbolik di ruas Randublatung–Cepu dengan menimbun lubang menggunakan tanah grosok secara swadaya.
Tak hanya itu, warga juga menanam pohon pisang dan pepaya di sejumlah titik jalan berlubang sebagai penanda bahaya sekaligus bentuk sindiran keras terhadap lambannya penanganan infrastruktur.
Aksi tersebut semakin menyita perhatian setelah warga membentangkan simbol kartu kuning yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Aktivis lokal Lilik Yuliantoro menyebut kartu kuning dipilih sebagai simbol kritik terhadap pemerintah yang dinilai lamban merespons persoalan jalan rusak di Blora.
“Ini bentuk kekecewaan masyarakat karena jalan yang rusak sudah lama dikeluhkan, tetapi penanganannya belum maksimal. Padahal kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan,” kata Lilik.
Menurutnya, aksi penanaman pohon dilakukan bukan sekadar protes, tetapi juga sebagai upaya mencegah kecelakaan lalu lintas akibat banyaknya lubang yang sulit terlihat pengendara, terutama pada malam hari.
Dalam aksi tersebut, warga juga menyinggung respons Gubernur Jawa Tengah terhadap keluhan mengenai jalan rusak yang sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini. Sebagian warga menilai tanggapan tersebut belum memberikan kepastian terkait percepatan perbaikan jalan.
Salah seorang peserta aksi, Exy Wijaya, menegaskan masyarakat Blora memiliki hak yang sama untuk memperoleh infrastruktur yang layak karena turut berkontribusi melalui pembayaran pajak.
“Kami masyarakat Blora juga rakyat yang membayar pajak. Jangan menyakiti masyarakat Blora. Bangunlah jalan Randublatung–Cepu ini karena statusnya jalan provinsi,” tegasnya.
Meski berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan, aksi warga berjalan tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas maupun ketertiban umum.
Namun protes tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan infrastruktur jalan di Blora kini telah berkembang menjadi perhatian publik yang mendesak untuk segera dituntaskan pemerintah.
