BLORA ,SUARABLORA.COM— Ketegangan politik di DPRD Kabupaten Blora kian memanas setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengambil langkah boikot dan melayangkan mosi tidak percaya terhadap unsur pimpinan dewan.
Sikap tersebut memicu respons keras dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai langkah PDIP tidak lagi berada pada koridor kritik kelembagaan, melainkan sudah mengarah pada serangan personal.
Ketua Fraksi PKB Blora, Munawar SH, menegaskan bahwa pihaknya menghormati setiap sikap politik yang diambil fraksi lain. Namun, ia mengingatkan agar dinamika politik tetap dijalankan secara proporsional dan tidak merusak etika berlembaga.
“Silakan menggunakan hak politik, itu dijamin. Tapi kalau sudah mengarah pada tuduhan yang tidak berdasar, apalagi menyasar pribadi pimpinan, ini berbahaya bagi iklim demokrasi di DPRD,” ujar Munawar, Jumat (1/5/2026).
Munawar secara khusus menyoroti tudingan PDIP terkait sulitnya mengakses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Ia menilai klaim tersebut tidak memiliki dasar kuat, mengingat sistem kerja DPRD bersifat kolektif kolegial, di mana seluruh pimpinan memiliki kewenangan yang setara.
Menurutnya, tidak tepat jika tanggung jawab tersebut dibebankan hanya kepada Ketua DPRD. Ia menegaskan bahwa setiap fraksi, termasuk PDIP, memiliki perwakilan di seluruh komisi yang secara langsung membidangi pembahasan teknis anggaran.
“Kalau bicara DPA, itu ranah komisi. Semua fraksi punya anggota di sana, termasuk PDIP. Jadi mestinya bisa diklarifikasi lewat jalur internal, bukan justru dilempar ke publik dengan narasi yang menyudutkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pola komunikasi politik yang cenderung menyerang individu dapat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Munawar bahkan menyebut adanya indikasi pembentukan opini yang tidak sehat.
“Saya melihat ini sudah mengarah pada pembunuhan karakter terhadap Ketua DPRD. Cara-cara seperti ini tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik. Kita ini lembaga publik, harus memberi contoh yang baik,” lanjutnya.
Di tengah polemik yang berkembang, Munawar memastikan bahwa roda kelembagaan DPRD tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menyebut agenda penting seperti Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 serta rapat Badan Musyawarah (Bamus) tetap terlaksana karena memenuhi syarat kuorum.
“DPRD punya mekanisme yang jelas. Selama kuorum terpenuhi, agenda tetap berjalan. Kami tetap berpegang pada prinsip kolektif kolegial dalam setiap keputusan,” katanya.
Situasi ini menandai babak baru dinamika politik di DPRD Blora, di mana perbedaan sikap antarfraksi semakin terbuka ke publik. Di satu sisi, PDIP memilih jalur tekanan politik melalui boikot, sementara di sisi lain, PKB menilai langkah tersebut berpotensi merusak tatanan komunikasi dan etika politik di internal dewan.
