BLORA — Pemerintah pusat mulai mengarahkan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai daerah percontohan nasional dalam percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC).
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, saat meninjau langsung pelaksanaan Active Case Finding (ACF) yang dipadukan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Desa Tunjungan, Rabu (22/4/2026).
Kunjungan ini sekaligus menjadi upaya pemerintah memastikan strategi deteksi dini berjalan efektif di tingkat lapangan.
Dalam peninjauan tersebut, Wamenkes didampingi Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto serta Bupati Blora Arief Rohman. Rombongan melihat langsung alur layanan mulai dari skrining awal, konsultasi medis, pemeriksaan rontgen, hingga pemberian terapi bagi pasien.
Benjamin menegaskan, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan TBC, dengan posisi sebagai negara kedua dengan beban kasus tertinggi di dunia. Karena itu, pendekatan penanganan tidak bisa hanya bertumpu pada pengobatan pasien, tetapi juga harus menyasar pencegahan berbasis keluarga dan lingkungan.
“Pasien TBC harus menjalani pengobatan rutin selama enam bulan tanpa putus. Namun yang tidak kalah penting adalah pemberian terapi pencegahan kepada keluarga atau kontak erat agar penularan bisa dihentikan,” ujar Benjamin.
Ia menambahkan, setiap temuan kasus harus diikuti dengan pelacakan agresif.
“Kalau ditemukan ribuan kasus, maka kontak eratnya bisa berlipat. Ini yang harus kita kejar melalui tracing yang masif. Kami ingin Blora berhasil agar bisa menjadi model nasional,” tegasnya.
Data Pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan tren peningkatan penemuan kasus dalam dua tahun terakhir. Pada 2024 tercatat 1.485 kasus, meningkat menjadi 1.676 kasus di 2025. Sementara hingga April 2026, sudah ditemukan 350 kasus baru.
Bupati Blora Arief Rohman menyebut kenaikan tersebut bukan semata lonjakan kasus, melainkan hasil dari intensifikasi penemuan melalui skrining aktif di masyarakat.
“Ini menunjukkan upaya deteksi kita semakin luas dan agresif. Namun kami masih menghadapi tantangan, terutama pada kesadaran masyarakat serta jangkauan layanan di wilayah tertentu,” kata Arief.
Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat fasilitas layanan kesehatan di daerah, khususnya peningkatan kapasitas tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) guna menunjang penanganan TBC dan masalah kesehatan lain seperti stunting.
Di sisi lain, Edy Wuryanto mengingatkan bahwa keterlambatan deteksi dapat berujung pada resistensi obat yang membuat TBC jauh lebih sulit disembuhkan.
“Jika sudah resisten obat, penanganannya jauh lebih kompleks dan mahal. Karena itu deteksi dini menjadi kunci. Blora harus bisa menjadi contoh keberhasilan integrasi program ini,” ujarnya.
Edy juga menyoroti pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah selatan Blora. Ia mendorong penguatan fasilitas di RSUD Samin Surosentiko agar masyarakat di daerah terpencil tidak kesulitan mendapatkan layanan.
Rangkaian kunjungan kerja ini ditutup dengan peninjauan aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengendalian TBC.
Wamenkes bersama rombongan menyerahkan bantuan bedah rumah bagi warga penderita TBC di Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen.
Langkah tersebut menegaskan bahwa penanganan TBC tidak hanya berkaitan dengan medis, tetapi juga kondisi hunian dan sanitasi. Rumah yang sehat dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat proses penyembuhan sekaligus mencegah penularan di lingkungan keluarga.
Dengan integrasi layanan kesehatan, penguatan deteksi dini, serta intervensi lingkungan, pemerintah menargetkan Blora dapat menjadi model nyata percepatan eliminasi TBC di Indonesia.
