Blora,SUARABLORA.COM – Polemik terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jepon Seso 1 Kabupaten Blora kembali mendapat perhatian dari pihak koordinator wilayah.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Blora, Artika Dianita, mengakui telah memberikan teguran keras kepada pengelola SPPG Jepon Seso setelah muncul sejumlah keluhan masyarakat mengenai kualitas menu yang dibagikan selama bulan Ramadan.
Artika menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan Kepala SPPG Jepon Seso 1 untuk meminta klarifikasi sekaligus mendorong perbaikan terhadap pelayanan yang dinilai belum sesuai standar.
“Sudah kami arahkan untuk segera melakukan konfirmasi dengan Kepala SPPG-nya. Kami juga meminta agar hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat segera diperbaiki,” ujar Artika saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026).
Ia menjelaskan, laporan yang diterimanya dari masyarakat menyebutkan bahwa menu makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat dinilai kurang layak. Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah penggunaan produk makanan pabrikan yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam penyediaan menu program tersebut.
Menurut Artika, dalam standar penyediaan makanan pada program tersebut, penggunaan produk olahan pabrik tidak dianjurkan karena menu yang diberikan seharusnya berbasis bahan segar yang diolah langsung.
Informasi yang kami terima dari masyarakat memang menyebutkan bahwa menu selama Ramadan ini dinilai kurang sesuai standar. Bahkan sempat ada penggunaan roti Nabati, padahal itu tidak diperbolehkan. Dalam aturan yang ada, kita tidak boleh menggunakan produk pabrik,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pihak Korwil SPPG Kabupaten Blora telah meminta laporan khusus dari pengelola SPPG Jepon Seso 1 terkait sejumlah persoalan yang mencuat. Evaluasi lebih lanjut juga akan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran prosedur dalam pengelolaan program tersebut.
“Kami sudah meminta laporan dari pihak SPPG terkait beberapa hal yang menonjol. Untuk persoalan lain yang juga sempat disampaikan masyarakat, termasuk soal pegawai, itu akan kami dalami lagi karena sampai saat ini saya belum menerima konfirmasi lengkapnya,” kata Artika.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala SPPG Jepon Seso 1 Blora, Sutarno, sebelumnya menjelaskan bahwa keluhan masyarakat terkait menu makanan yang dianggap kurang layak lebih disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara pihak pengelola dengan pemasok bahan makanan.
Menurutnya, beberapa bahan yang diterima dari pemasok tidak sesuai dengan pesanan yang diajukan oleh pihak SPPG.
“Yang menjadi keluhan masyarakat terkait menu yang dinilai kurang pantas itu sebenarnya lebih karena kesalahan dalam pemesanan dengan supplier. Ada miskomunikasi terkait pesanan yang kami ajukan,” jelas Sutarso.
Ia menambahkan bahwa terdapat perbedaan antara jenis bahan yang dipesan dengan yang diterima di lapangan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas menu yang akhirnya disajikan kepada penerima manfaat.
“Sebelumnya kami memesan bagian paha ayam, tetapi yang datang justru ayam utuhan sehingga tidak sesuai dengan pesanan. Selain itu kami juga meminta buah dengan kualitas baik, tetapi yang datang justru kualitas nomor dua atau tiga,” ungkapnya.
Meski demikian, pihak pengelola SPPG Jepon Seso 1 mengaku telah menyampaikan keberatan kepada pemasok dan berupaya melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam pelaksanaan program berikutnya.(TH)
