Pemerintah pusat kembali memberikan perhatian besar pada sektor pertanian Kabupaten Blora. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025, daerah ini menerima alokasi anggaran Rp9,9 miliar untuk memperbaiki tujuh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di beberapa kecamatan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Ir. Surat S.T., mengatakan bahwa tujuh titik tersebut sudah melalui proses desain sejak awal. Usulan dari Pemkab Blora kemudian diterima dan disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
“Untuk tahun 2025 ini ada tujuh DI di Blora yang mendapatkan anggaran dari Inpres irigasi. Nilainya total Rp9,9 miliar dan semuanya memang prioritas,” ungkapnya.
Adapun tujuh titik tersebut adalah DI Tempuran di Kecamatan Blora, DI Watu Malang dan DI Geneng di Kecamatan Jepon, DI Karanganyar 1 di Kecamatan Bogorejo, DI Randu Kuning dan DI Kemiri di Kecamatan Kunduran, serta DI Patihan di Kecamatan Todanan.
Dari daftar itu, hanya Daerah Irigasi (DI) Patihan di Kecamatan Todanan yang sudah mulai dikerjakan. Surat menjelaskan bahwa minggu ini sudah ada aktivitas kontraktor di lapangan.
“Untuk enam lokasi lain masih dalam proses penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa,” tambahnya.
Target pengerjaan rehabilitasi seluruh jaringan irigasi ini ditetapkan selesai pada Desember 2025. Hal itu sesuai dengan arahan Inpres 2025 yang mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, hingga rehabilitasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Masyarakat petani pun menyambut positif kabar tersebut. Mereka berharap keberadaan infrastruktur irigasi yang lebih baik akan membantu mengurangi risiko gagal panen, terutama saat musim kemarau panjang.
Selain meningkatkan ketersediaan air, rehabilitasi irigasi juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas produksi pertanian di Blora. Selama ini, Blora dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah.
“Dengan adanya Inpres ini, kami optimistis produktivitas pertanian akan meningkat. Kami akan terus mengawal proses pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Ir. Surat.
