BLORA, SUARABLORA.COM– Ratusan warga Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, memadati pintu masuk PT Pentawira pada Jumat (14/11/2025) dalam sebuah aksi demonstrasi damai yang berlangsung sejak pagi.
Masyarakat datang membawa poster, spanduk, serta tuntutan yang selama ini mereka rasa diabaikan perusahaan. Sorotan utama warga adalah soal komitmen perekrutan tenaga kerja lokal yang dinilai tidak pernah dipenuhi sejak pabrik itu mulai beroperasi
Ketua Karang Taruna Jiken, Galuh WP, menyampaikan bahwa keberadaan industri semestinya menjadi pendorong ekonomi bagi wilayah sekitar. Namun menurutnya, apa yang dijanjikan perusahaan hanya sebatas retorika tanpa realisasi. Dirinya menegaskan bahwa desa yang menjadi lokasi operasional perusahaan justru tidak memperoleh keuntungan sebagaimana yang pernah dijanjikan.
“Kami mendukung investasi, tapi harus adil. Janji penyerapan tenaga kerja lokal sejak awal berdirinya pabrik justru tidak berjalan. Banyak pemuda desa menganggur, sementara pekerja dari luar lebih mendominasi,” tegas Galuh dalam orasinya di depan ratusan warga.
Pernyataan ini langsung disambut teriakan dukungan dari warga yang sejak lama merasa dianaktirikan oleh pihak perusahaan.
Selain soal ketenagakerjaan, persoalan lingkungan menjadi titik api yang semakin memanaskan suasana. Warga menilai operasional pabrik pengolahan kapur itu memicu debu yang beterbangan hingga ke pemukiman dan persawahan. Tak hanya itu, aliran air yang tercemar diduga berasal dari limbah produksi, sehingga memicu kekhawatiran warga terhadap kesehatan dan keberlanjutan pertanian mereka.
“Setiap hari kami menghirup debu kapur. Saat hujan, air meluap membawa sisa-sisa olahan yang mencemari lingkungan. Ini mengganggu kesehatan anak-anak dan lansia. Kami minta perusahaan bertanggung jawab,” ujar Galuh, kali ini dengan nada lebih tegas.
Dalam aksi tersebut, warga telah merumuskan sejumlah tuntutan yang disampaikan secara resmi kepada manajemen PT Pentawira. Tuntutan pertama adalah realisasi perekrutan tenaga kerja lokal. Warga mendesak perusahaan mengevaluasi sistem rekrutmen yang selama ini dinilai tertutup dan cenderung memberikan peluang bagi pekerja dari luar daerah, bukan warga Jiken sendiri.
Tuntutan kedua berkaitan dengan permintaan kompensasi atas dampak lingkungan yang dianggap merugikan masyarakat. Warga mendesak perusahaan untuk melakukan perbaikan tata kelola lingkungan secara transparan, termasuk pengendalian debu, perbaikan saluran air, dan pelaporan berkala mengenai aman tidaknya limbah operasional.
Selanjutnya, warga juga meminta mekanisme rekrutmen yang transparan dan adil. Mereka menekankan perlunya jalur penerimaan pekerja yang terbuka, terjadwal, dan memiliki standar yang jelas agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Warga menolak praktik rekrutmen diam-diam yang kerap dinilai menguntungkan pihak tertentu.
Di tengah aksi, Galuh WP menegaskan bahwa warga ingin bertemu langsung dengan pimpinan PT Pentawira, bukan hanya perwakilan atau staf administrasi. Menurutnya, dialog langsung dengan manajemen puncak sangat diperlukan agar penyampaian aspirasi tidak terpotong atau diselewengkan.
“Untuk bertemu pimpinan, kami ingin aspirasi disampaikan jelas dan warga mendengar langsung keputusan perusahaan. Harapan kami tuntutan ini segera dipenuhi,” ujarnya. Warga juga meminta kehadiran instansi pemerintah terkait dalam pertemuan tersebut agar prosesnya lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah tekanan aksi berlangsung berjam-jam, manajemen PT Pentawira akhirnya memberikan respons. Mereka berjanji akan mengadakan pertemuan resmi antara warga dan pimpinan perusahaan dalam 2–3 hari ke depan. Namun warga menegaskan bahwa mereka tidak ingin janji itu menjadi angin lalu seperti sebelumnya. Jika tidak ada kejelasan dalam batas waktu tersebut, warga siap mengambil langkah lanjutan.
“Kalau dalam tiga hari tidak ada kejelasan dari pimpinan perusahaan, warga siap menutup pabrik,” ancam Galuh di hadapan massa aksi.
Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan dan sorakan dukungan dari peserta demonstrasi. Warga menilai tindakan tegas menjadi pilihan terakhir setelah jalur komunikasi yang mereka tempuh berkali-kali tidak membuahkan hasil.
Aksi yang berlangsung damai itu dikawal aparat kepolisian dan perangkat desa untuk mencegah provokasi. Warga berharap PT Pentawira akhirnya membuka ruang dialog yang jujur, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk menuntut keadilan dan memastikan perusahaan beroperasi dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ada.
Editor: Redaksi
