BLORA,SUARABLORA.COM – Peran pasar tradisional sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora ternyata belum berbanding lurus dengan alokasi anggaran perbaikannya. Pada tahun anggaran 2026, dana rehabilitasi untuk 14 pasar tradisional di Blora hanya dialokasikan sebesar Rp 600 juta, meski sektor tersebut menyumbang pendapatan daerah hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.
Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora, Margo ya, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengusulkan anggaran rehabilitasi pasar sebesar Rp 1,4 miliar. Anggaran itu dirancang agar setiap pasar mendapatkan dana sekitar Rp 100 juta untuk perbaikan fasilitas.
“Kami mengusulkan Rp 1,4 miliar untuk 14 pasar. Perhitungannya, masing-masing pasar sekitar Rp 100 juta,” kata Margo, Senin (26/1/2026).
Namun, dalam pembahasan anggaran, usulan tersebut tidak sepenuhnya disetujui. Pemkab Blora hanya mengalokasikan Rp 600 juta dengan alasan efisiensi belanja daerah yang diterapkan pada 2026.
“Yang disetujui hanya Rp 600 juta. Itu dibagi dua kegiatan, masing-masing sekitar Rp 300 juta untuk UPT wilayah 1 dan UPT wilayah 2,” jelasnya.
Margo merinci, UPT wilayah 1 mencakup kawasan Blora kota dan sekitarnya seperti Jepon dan Banjarejo. Sementara UPT wilayah 2 meliputi wilayah Cepu, Randublatung, Doplang, hingga daerah sekitarnya.
Ia menambahkan, alokasi anggaran rehabilitasi pasar tahun ini juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, dana yang dialokasikan masih mencapai Rp 800 juta.
“Kalau dibandingkan tahun lalu, jelas ada penurunan. Tahun 2025 masih Rp 800 juta, sekarang Rp 600 juta,” ungkapnya.
Dengan anggaran yang terbatas, Dindagkop UKM terpaksa memprioritaskan perbaikan pada fasilitas yang dinilai paling mendesak. Fokus utama rehabilitasi diarahkan pada perbaikan talang atap dan sistem drainase pasar.
“Anggaran yang ada akan lebih banyak digunakan untuk perbaikan talang dan drainase. Karena rata-rata kerusakan memang di situ,” ujar Margo.
<span;>Ia menyebut, kondisi drainase yang buruk masih menjadi persoalan di sejumlah pasar tradisional. Saat hujan turun, genangan air kerap terjadi dan mengganggu aktivitas perdagangan.
“Ada beberapa pasar yang kalau hujan masih tergenang dan lama surutnya. Itu yang menjadi prioritas. Salah satunya di wilayah Cepu, Pasar Wulung,” terangnya.
Di sisi lain, pasar tradisional selama ini menjadi salah satu sumber PAD Kabupaten Blora melalui retribusi. Namun, dengan keterbatasan anggaran rehabilitasi, perbaikan fisik pasar belum bisa dilakukan secara menyeluruh.
“Kondisi anggaran seperti ini tentu belum ideal untuk menjangkau semua kebutuhan perbaikan pasar. Tapi yang paling mendesak harus kami dahulukan,” pungkas Margo.(TH)
