JAKARTA,SUARABLORA.COM – Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyampaikan aspirasi pemerintah kabupaten se-Indonesia terkait kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas oleh Pemerintah Pusat.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Parlemen DPR–DPD–MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Arief hadir mewakili Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan membawa suara para kepala daerah yang merasakan langsung dampak kebijakan pemotongan anggaran terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Kebijakan pemotongan Dana TKD dan DBH Migas ini berdampak signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan di kabupaten. Banyak program yang sudah direncanakan berpotensi tertunda bahkan tidak dapat direalisasikan,” ujar Arief Rohman dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, selama ini dana transfer pusat menjadi salah satu sumber pembiayaan utama daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta program sosial dan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Bagi Kabupaten Blora dan banyak daerah lainnya, dana TKD dan DBH Migas merupakan tulang punggung pembiayaan. Pemotongan ini tentu memengaruhi ruang fiskal daerah,” tegasnya.
Arief menilai, pemerintah daerah membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih proporsional dan berkeadilan, agar pembangunan daerah tetap berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, ketimpangan fiskal dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah, khususnya bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pusat.
“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Pembangunan daerah harus berkelanjutan dan merata, bukan justru terhambat akibat keterbatasan anggaran,” kata Arief.
Lebih lanjut, Arief menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui RDP bersama DPD RI merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar kebijakan fiskal nasional tetap menjaga keseimbangan keuangan negara tanpa mengorbankan kepentingan daerah.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa suara daerah didengar. Sinergi pusat dan daerah sangat penting agar solusi yang diambil benar-benar adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Blora bersama pemerintah kabupaten se-Indonesia berharap, hasil RDP tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat dalam meninjau kembali kebijakan pemotongan Dana TKD dan DBH Migas demi menjaga kesinambungan pembangunan di daerah.(TH)
