BLORA,SUARABLORA.COM — Upaya memperkuat pertahanan negara dari ancaman ideologi radikal terus diperluas hingga ke tingkat daerah.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia secara resmi menggandeng delapan perguruan tinggi di Kabupaten Blora untuk membangun sistem pencegahan berbasis pendidikan tinggi sebagai langkah strategis membentengi generasi muda dari paparan paham radikalisme dan terorisme.
Kemitraan tersebut dirumuskan dalam forum penandatanganan kerja sama antara BNPT, Pemerintah Kabupaten Blora, dan para pimpinan kampus pada Kamis (20/11/2025), di Ruang Pertemuan Setda Kabupaten Blora. Hadir langsung Kepala BNPT RI, Komjen Pol. (Purn) Eddy Hartono, bersama jajaran deputi dan biro, yang disambut oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Penandatanganan kesepakatan bersama ini sekaligus menegaskan komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan bebas dari kontaminasi ideologi radikal.
Delapan kampus yang terlibat adalah Politeknik Energi Mineral (PEM) Akamigas Cepu, STT Ronggolawe Cepu, STAI Khozinatul Ulum Blora, STAI Al Muhammad Cepu, STAI Muhammadiyah Blora, Universitas Terbuka (UT) Blora, Poltekkes Kemenkes Semarang Kampus 4 Blora, dan STKIP Muhammadiyah Blora.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyebut langkah ini sebagai investasi penting untuk menjaga masa depan Blora di tengah derasnya arus informasi global. Dirinya menegaskan bahwa Blora, sebagai wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta sebagai daerah pendidikan tinggi dengan mahasiswa lintas daerah, membutuhkan sistem perlindungan ideologi yang terukur.
“Mahasiswa datang dan pergi setiap tahun dengan latar belakang yang beragam. Di tengah era digital yang kompleks, negara wajib hadir melalui edukasi dan pembinaan agar kampus tidak menjadi pintu masuk propaganda radikalisme,” ujar Bupati.
Kepala BNPT RI, Komjen Pol. (Purn) Eddy Hartono, mengafirmasi bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu titik rawan penyebaran ideologi radikal, terutama dengan semakin massifnya penyebaran konten digital berbau intoleransi kekerasan. Ia menegaskan bahwa pencegahan bukan berarti menunggu adanya ancaman, tetapi memperkuat sistem sejak dini.
“Berdasarkan hasil penelitian, kelompok rentan bukan hanya anak muda, melainkan juga perempuan dan anak-anak. Kampus adalah ruang strategis untuk memutus mata rantai paparan ideologi radikal. Karena itu kita hadir dengan pola edukasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas,” tegas Eddy.
Menurutnya, langkah BNPT di Blora juga sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Terorisme (RAN-PT) yang kini didorong pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap pemerintah daerah dapat melanjutkan program ini melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah.
Selain unsur pemerintah, apresiasi juga datang dari kalangan akademisi. Ketua STT Ronggolawe Cepu, Dr. Ir. Agus Dwi Korawan, menilai kolaborasi tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat budaya akademik yang sehat.
“Kami siap memastikan kampus kami steril dari paham radikal terorisme. Dunia pendidikan harus menjadi benteng ideologi, bukan menjadi sasaran infiltrasi kelompok berkepentingan,” tegasnya.
Acara ditutup dengan sesi edukasi langsung dari Kepala BNPT kepada ratusan mahasiswa delegasi kampus dan dilanjutkan foto bersama seluruh unsur pimpinan kampus, Forkopimda, dan BNPT. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi syarat mutlak terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, moderat, dan produktif.
Langkah besar yang lahir dari Blora ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain bahwa pencegahan radikalisme bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa—terutama kampus sebagai pabrik calon pemimpin masa depan.
