BLORA ,SUARABLORA.COM– Protes warga masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora semakin menguat setelah muncul berbagai keluhan mengenai kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
Keluhan tersebut mencuat setelah beredarnya sejumlah informasi dan video di media sosial yang memperlihatkan makanan program MBG diduga tidak layak konsumsi.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Selasa (3/3/2026) lalu dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
Di tengah polemik yang berkembang,
Pengurus PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tengah sekaligus jurnalis asal Blora, Teguh Arianto, mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.
Menurut Teguh, kritik dan protes yang disampaikan warga seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial yang wajar terhadap program publik berskala besar seperti MBG.
“SPPG harus terbuka terhadap kritik. Program sebesar ini tentu harus diawasi bersama agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Teguh, Selasa (10/3/2026).
Ia menilai transparansi dalam pengelolaan program menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa keterbukaan informasi, berbagai persoalan yang muncul di lapangan berpotensi menimbulkan kecurigaan maupun polemik berkepanjangan.
“Jika ada persoalan di lapangan, seharusnya dijadikan bahan evaluasi bersama. Jangan sampai kritik yang disampaikan masyarakat justru dianggap sebagai sesuatu yang negatif,” katanya.
Lebih lanjut, Teguh juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan berbagai skema alternatif dalam pelaksanaan program MBG agar kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.
Salah satu opsi yang ia dorong adalah mekanisme penyaluran anggaran yang lebih fleksibel namun tetap berada dalam sistem pengawasan yang ketat.
“Pemerintah bisa mempertimbangkan skema yang lebih fleksibel, tentu dengan pengawasan yang jelas dari tenaga ahli gizi. Dengan begitu, kualitas makanan tetap terkontrol dan sesuai standar gizi,” jelasnya.
Di sisi lain, polemik pelaksanaan MBG di Blora kembali memanas setelah beredarnya video viral yang diduga memperlihatkan makanan tidak layak konsumsi di wilayah Kecamatan Randublatung.
Dalam video tersebut terlihat singkong yang diduga dalam kondisi busuk serta kerupuk yang tampak melempem. Peristiwa itu disebut terjadi di Desa Kutukan dan memicu berbagai komentar dari masyarakat di media sosial.
Salah seorang penerima manfaat bahkan menyebut kejadian tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia mengaku sebelumnya warga juga pernah menerima roti dalam kondisi berjamur, namun saat itu masyarakat memilih tidak mempermasalahkannya.
Beredarnya video tersebut semakin memperkuat protes warga masyarakat yang mempertanyakan kualitas menu makanan serta sistem pengawasan dalam pelaksanaan program MBG di tingkat lapangan.
Situasi ini pun memunculkan desakan dari berbagai pihak agar pemerintah daerah bersama pengelola program melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan program MBG benar-benar berjalan sesuai standar gizi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(TH)
