BLORA,SUARABLORA — Wakil Bupati Blora Sri Setyorini meminta camat, kepala desa, lurah, dan perangkat wilayah turun langsung menemui masyarakat dalam upaya mempercepat penanganan kemiskinan.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya berpedoman pada data administratif, tetapi juga memastikan kondisi warga di lapangan.
Permintaan itu disampaikan Sri Setyorini saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (5/10/2026).
Menurut Sri, persoalan kemiskinan masih ditemukan di sejumlah wilayah meski angka kemiskinan Kabupaten Blora menunjukkan tren penurunan.
Karena itu, pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa perlu melakukan langkah jemput bola.
“Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Ada yang benar-benar membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan,” kata Sri.
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora.
Target Kemiskinan Turun
Sri Setyorini menjelaskan angka kemiskinan Kabupaten Blora pada 2025 tercatat sebesar 10,58 persen. Pada 2026, pemerintah daerah menargetkan angka tersebut kembali mengalami penurunan sekitar 0,11 hingga 0,71 persen.
Dengan target itu, angka kemiskinan Blora diharapkan dapat turun hingga sekitar 10,47 persen atau lebih rendah.
Sri menilai target tersebut tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan program pemerintah di tingkat kabupaten.
Penanganan harus dilakukan secara bersama-sama sampai ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
“Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Segera laporkan dan carikan solusi bersama. Bisa melalui OPD, Baznas, pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki program bantuan,” ujarnya.
Tak Cukup Hanya Bantuan Sosial
Wakil Bupati Blora yang akrab disapa Budhe Rini itu juga meminta penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan sosial.
Pemerintah perlu mendorong program pemberdayaan yang dapat membuka sumber pendapatan bagi keluarga miskin.
Menurutnya, bantuan produktif memiliki peluang lebih besar untuk membantu masyarakat keluar dari persoalan kemiskinan dalam jangka panjang.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah bantuan ayam petelur. Program tersebut dinilai dapat menjadi sumber pendapatan apabila dibarengi dengan dukungan kandang, pakan, serta pendampingan yang memadai.
“Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri,” kata Sri.
Ia menambahkan, kemiskinan merupakan persoalan yang tidak berdiri sendiri. Kondisi ekonomi masyarakat dapat berkaitan dengan persoalan pendidikan, kesehatan, perumahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Karena itu, intervensi pemerintah harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Data Warga Miskin Harus Akurat
Selain meminta aparat wilayah aktif turun ke masyarakat, Sri juga menekankan pentingnya pembaruan dan penguatan data keluarga miskin serta kelompok rentan.
Data yang akurat dinilai menjadi dasar untuk menentukan bantuan maupun program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga.
“Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama,” tegasnya.
