BLORA,SUARABLORA.COM — Persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora kian melebar.
Setelah temuan menu berbau yang sempat dikembalikan pihak sekolah, investigasi lanjutan di Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) Andongrejo mengungkap persoalan lain yang dinilai lebih mendasar, yakni belum optimalnya fasilitas pengolahan limbah.
Hasil penelusuran di lokasi pada Jumat (17/4/2026) menunjukkan bahwa unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebenarnya telah tersedia di area belakang SPPG.
Namun, fasilitas tersebut belum terpasang secara penuh dan belum difungsikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan limbah produksi pangan yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.
Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Data yang dihimpun menyebutkan, dari total 79 unit SPPG yang beroperasi di Blora, baru 48 unit yang memiliki IPAL lengkap dan berfungsi. Sisanya masih dalam tahap pemesanan atau bahkan belum menyiapkan fasilitas pengolahan limbah sama sekali, termasuk SPPG Andongrejo.
“Jumlah SPPG yang beroperasi saat ini ada 79 unit. Dari jumlah itu, baru 48 yang sudah memiliki IPAL dan berfungsi. Sisanya masih dalam proses pemesanan, bahkan ada yang belum sama sekali,” ujar salah satu sumber yang mengetahui kondisi tersebut.
Minimnya kesiapan fasilitas dasar ini memunculkan pertanyaan serius terkait standar operasional penyediaan pangan dalam program MBG.
Selain menyangkut kualitas makanan yang dikonsumsi, aspek pengelolaan limbah dinilai krusial untuk menjamin keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi produksi.
Pemerintah daerah pun didorong untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh operasional SPPG.
Pengetatan pengawasan dinilai mendesak agar setiap unit memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi produksi maupun pengelolaan limbah.
Seorang pejabat di lingkungan pemerintah daerah menegaskan, keberadaan IPAL bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia layanan pangan.
“Standar operasional harus dipenuhi secara menyeluruh, termasuk pengelolaan limbah. Ini bukan hanya soal kualitas makanan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Dengan munculnya temuan ini, publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam membenahi sistem pengawasan dan memastikan seluruh fasilitas SPPG beroperasi sesuai standar.
Tanpa perbaikan menyeluruh, program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan
