Blora,SUARABLORA.COM–Dorongan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai solusi cepat tidak lepas dari kondisi riil di lapangan yang masih menunjukkan adanya celah dalam sistem kepesertaan JKN.
Sejumlah warga dilaporkan baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka nonaktif saat sudah berada di fasilitas kesehatan, sehingga memperlambat proses penanganan medis.
Situasi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan tidak ada warga miskin yang terhambat akses kesehatannya hanya karena persoalan administratif.
Koordinasi lintas sektor pun menjadi kunci dalam menjawab persoalan tersebut, mulai dari pemerintah desa, Dinas Sosial, hingga BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Nuzulul Hasan, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat integrasi data agar kasus penonaktifan peserta, khususnya PBI, dapat diminimalisir ke depan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk secara aktif memeriksa status kepesertaan mereka secara berkala.
“Koordinasi lintas instansi terus kami perkuat agar data peserta lebih akurat dan tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, DPRD Blora menilai perlunya langkah strategis jangka panjang, termasuk pembaruan data kemiskinan yang lebih akurat dan responsif terhadap kondisi terkini masyarakat.
Dengan data yang valid, proses penetapan peserta PBI diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, menekankan bahwa keberadaan SKTM tidak boleh dijadikan solusi permanen, melainkan hanya sebagai jaring pengaman dalam kondisi darurat. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan sistem utama berjalan optimal.
“SKTM ini solusi cepat, tapi bukan solusi jangka panjang. Yang utama tetap perbaikan sistem dan data agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi masalah yang sama,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD juga mendorong adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur reaktivasi BPJS, agar warga tidak kebingungan saat menghadapi kondisi darurat.
Edukasi ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan sekaligus meminimalkan risiko keterlambatan layanan kesehatan.
Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan persoalan BPJS nonaktif di Blora dapat segera teratasi secara menyeluruh, sehingga hak masyarakat, khususnya kelompok rentan, terhadap layanan kesehatan tetap terpenuhi tanpa hambatan.
