BLORA,SUARABLORA.COM — Pemerintah Kabupaten Blora resmi membuka seleksi terbuka untuk pengisian empat kursi kepala dinas strategis setelah sebelumnya cukup lama dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Langkah ini diambil menyusul turunnya izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sekaligus menjadi momentum penting untuk menata kembali struktur birokrasi agar lebih efektif dan profesional.
Empat jabatan yang dilelang yakni Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Sekretaris DPRD.
Posisi-posisi tersebut dinilai memiliki peran vital dalam mendukung jalannya pembangunan daerah serta pelayanan publik di Kabupaten Blora.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara terbuka dan berbasis sistem merit. Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik jual beli jabatan dalam proses pengisian posisi strategis tersebut.
“Begitu izin dari BKN turun, langsung kami tindak lanjuti dengan membuka seleksi terbuka. Semua proses berjalan sesuai aturan dan berbasis kompetensi,” ujar Arief,Kamis 16/4/2026.
Menurutnya, pengisian jabatan definitif menjadi kebutuhan mendesak mengingat masih adanya sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin oleh pejabat sementara.
Kondisi tersebut dinilai kurang ideal untuk mendorong kinerja maksimal, terutama dalam pengambilan kebijakan strategis yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan berkelanjutan.
Meski empat jabatan telah dibuka, Pemkab Blora masih menghadapi kekosongan di beberapa OPD lainnya.
Setidaknya dua posisi kepala dinas, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), masih menunggu izin dari BKN untuk dapat dilakukan seleksi serupa.
“Yang dua jabatan lainnya segera menyusul. Saat ini masih dalam proses pengajuan ke BKN,” kata Arief.
Dalam pelaksanaan seleksi, Pemkab Blora melibatkan berbagai unsur eksternal guna menjaga objektivitas. Mulai dari unsur kepolisian, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, hingga tokoh profesional dari luar daerah turut dilibatkan dalam panitia seleksi.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat integritas proses sekaligus meminimalkan potensi intervensi.
Kendati demikian, tantangan terbesar bukan hanya pada proses seleksi itu sendiri, melainkan pada pembuktian bahwa hasil akhirnya benar-benar mencerminkan kualitas dan kompetensi terbaik.
Isu praktik transaksional dalam pengisian jabatan masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah, sehingga transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Arief kembali menegaskan komitmennya bahwa seluruh tahapan seleksi akan berjalan secara terbuka dan akuntabel.
Ia menekankan bahwa setiap peserta akan dinilai berdasarkan kemampuan, rekam jejak, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki.
“Tidak ada jual beli jabatan. Semua berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing,” tegasnya.
Pembukaan seleksi ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat reformasi birokrasi di Kabupaten Blora.
Dengan terpilihnya pejabat definitif yang profesional, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
