BLORA ,SUARABLORA.COM– Pemerintah Kabupaten Blora melakukan langkah cepat dan tegas usai munculnya kasus dugaan keracunan makanan massal yang dialami ratusan siswa dari berbagai sekolah. Insiden yang mengguncang dunia pendidikan daerah ini menjadi sorotan, terutama karena berkaitan dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini diharapkan mampu mendukung kesehatan pelajar.
Wakil Bupati Blora sekaligus Ketua Satgas MBG, Sri Setyorini, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia menyampaikan bahwa insiden tersebut menjadi pemicu dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan MBG.
Menurutnya, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga menjadi sumber persoalan telah dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Untuk SPPG bersangkutan dihentikan sementara, per tanggal 28 November, sampai hasil laboratorium resmi keluar,” tegasnya.
Dalam rapat koordinasi Satgas MBG, Sri Setyorini menggarisbawahi bahwa program MBG tetap merupakan kebutuhan penting bagi siswa, tetapi harus dijalankan dengan pengawasan ketat dan standar yang tak dapat ditawar.
“MBG ini pada dasarnya sangat dibutuhkan para siswa, namun setiap laporan harus kami evaluasi dan tindak lanjuti dengan serius.”
Usai menjenguk beberapa siswa yang dirawat di Rumah Sakit DKT Blora, Wabup kembali menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat agar program MBG berjalan lebih aman, lebih higienis, dan lebih terkontrol.
“Setelah berkunjung ke DKT, saya melihat sendiri bahwa banyak siswa masih menginginkan MBG berlanjut. Namun pengawasan tidak boleh longgar sedikit pun,” ujarnya.
Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran tenaga kesehatan yang bergerak cepat menangani para siswa. Tindakan investigasi, katanya, sudah dilakukan oleh tim terintegrasi Satgas MBG dan Dinas Kesehatan.
“Kami berterima kasih kepada DKK yang langsung merespons. Investigasi lapangan sudah dilakukan bersama tim satgas,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Blora, Nur Betsia Bertawati, memaparkan perkembangan terkini terkait jumlah kasus dan penanganannya.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat 122 kasus dugaan keracunan, terdiri dari 117 kasus rawat jalan dan 5 kasus rawat inap. Hingga kini, masih ada 3 siswa yang menjalani perawatan lanjutan.
Menurutnya,
“Tim Dinkes telah melakukan penyelidikan epidemiologi dan kunjungan langsung ke lokasi SPPG.”
Ia menambahkan bahwa sampel makanan dan bahan baku telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan (Labkes) Semarang dan saat ini menunggu hasil analisis mikrobiologi.
“Pemeriksaan laboratorium masih berjalan, dan hasilnya diperkirakan keluar dalam waktu sekitar satu minggu,” jelasnya.
Dinkes juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menunggu informasi resmi. Pemerintah memastikan bahwa hasil laboratorium nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan penyebab pasti insiden ini sekaligus menentukan tindak lanjut terhadap penyedia layanan yang terlibat.
Dengan langkah cepat, perbaikan sistem pengawasan, dan evaluasi menyeluruh ini, Pemkab Blora menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan setiap hidangan yang disajikan dalam program MBG. Pemerintah daerah menekankan bahwa keselamatan siswa adalah prioritas utama dan tidak dapat dinegosiasikan.
Pemkab Blora Perketat Pengawasan, Satgas MBG Lakukan Evaluasi Total Usai Ratusan Siswa Alami Gejala Keracunan
