BLORA ,SUARABLORA.COM— Pemerintah Kabupaten Blora mulai menata ulang prioritas belanja daerah dengan mengalihkan sebagian anggaran untuk mendukung pembentukan koperasi kelurahan (kopkel) merah putih.
Total dana yang disiapkan mencapai sekitar Rp70 miliar, menyesuaikan kebutuhan pembangunan koperasi di 24 kelurahan yang ada di wilayah tersebut.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa kebijakan pengalihan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang menempatkan pembiayaan koperasi kelurahan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah.
Menurutnya, keberadaan koperasi kelurahan diharapkan menjadi pendorong utama penguatan ekonomi masyarakat berbasis wilayah.
“Setiap kelurahan direncanakan memiliki satu koperasi dengan kebutuhan anggaran awal sekitar Rp3 miliar. Kalau dikalikan 24 kelurahan, totalnya memang mendekati Rp70 miliar yang harus kita siapkan,” ujar Arief.
Ia menjelaskan, skema ini berbeda dengan koperasi desa (kopdes) yang dapat memanfaatkan dana desa. Untuk koperasi kelurahan, seluruh pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan penyesuaian dalam struktur belanja.
Sebagai langkah awal, Pemkab Blora melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran yang dinilai masih bisa dioptimalkan.
Salah satunya adalah belanja layanan internet yang dipangkas dari sekitar Rp2,56 miliar menjadi Rp1,9 miliar. Dana hasil efisiensi tersebut menjadi bagian dari sumber pembiayaan program koperasi kelurahan.
“Kita lakukan penyesuaian agar program prioritas ini tetap bisa berjalan tanpa mengganggu kebutuhan dasar lainnya. Prinsipnya, kita ingin penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” katanya.
Arief menambahkan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan program.
Regulasi tersebut dinilai penting agar pembangunan koperasi berjalan sesuai aturan dan memiliki arah yang jelas, baik dari sisi kelembagaan maupun pengelolaan usaha.
Meski demikian, Pemkab Blora memastikan persiapan awal tetap dilakukan, termasuk pemetaan kebutuhan di masing-masing kelurahan serta perencanaan skema pembiayaan yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga menargetkan koperasi yang dibentuk nantinya tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar aktif dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Harapannya koperasi ini bisa menjadi penggerak ekonomi lokal, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan warga di tingkat kelurahan,” ucapnya.
