BLORA – Keluarga dan perwakilan korban dugaan penganiayaan terhadap Subandi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah, Rabu (11/11/2026). Kedatangan mereka untuk meminta kepastian hukum sekaligus mendesak penyidik segera meningkatkan status terlapor menjadi tersangka.
Pihak keluarga menilai penanganan perkara yang diduga melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial AH alias (Pipin) tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka meminta kepolisian memberikan kejelasan mengenai proses penyidikan yang sedang berjalan.
Dalam audiensi tersebut, keluarga korban bersama perwakilan Aliansi Ormas dan LSM Blora Bersatu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Jateng. Mereka meminta agar perkara dugaan penganiayaan terhadap Subandi ditangani secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Perwakilan korban menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan perkara tersebut mendapatkan penanganan yang semestinya. Mereka juga meminta agar tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak yang dilaporkan, meskipun yang bersangkutan disebut merupakan seorang ASN.
“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada keistimewaan. Kami mendesak penyidik Ditreskrimum Polda Jateng agar segera menetapkan terlapor sebagai tersangka demi tegaknya keadilan,” tegas perwakilan pihak korban di Mapolda Jateng.
Keluarga korban juga menyoroti pentingnya integritas penyidik dalam menangani perkara tersebut. Mereka berharap seluruh tahapan penyidikan berjalan objektif dan terbebas dari segala bentuk intervensi, termasuk yang berpotensi muncul karena jabatan atau kedudukan pihak-pihak tertentu.
Menurut pihak keluarga, penanganan perkara harus sepenuhnya berlandaskan fakta dan alat bukti yang telah diperoleh penyidik. Karena itu, mereka meminta kepolisian tidak membiarkan ketidakpastian hukum berlarut-larut.
“Kami berharap penyidik bekerja secara profesional dan objektif. Jangan sampai ada intervensi jabatan yang memengaruhi proses penegakan hukum. Semua harus berpijak pada bukti-bukti hukum yang ada,” demikian penegasan pihak keluarga korban.
Hingga berita ini ditulis, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap berkas laporan. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai keputusan penyidik terkait peningkatan status terlapor menjadi tersangka.
Pihak keluarga menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara dugaan penganiayaan tersebut hingga memperoleh kepastian hukum. Mereka berharap laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius sehingga hak korban atas keadilan tidak terabaikan.
Bagi keluarga korban, persoalan ini bukan sekadar tuntutan penetapan status hukum seseorang. Lebih dari itu, mereka ingin memastikan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum benar-benar diterapkan tanpa memandang jabatan, profesi, maupun kedudukan sosial seseorang.
