BLORA,SUARABLORA.COM – Pemerintah Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini menjadi langkah antisipasi untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran sekaligus meningkatkan tertib administrasi keuangan desa.
Bimtek yang digelar di Gedung Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tersebut diikuti kepala desa, sekretaris desa, operator, dan bendahara dari seluruh desa di Kecamatan Tunjungan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Inspektorat Kabupaten Blora.
Selain membahas tata kelola keuangan desa, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Materi diberikan sebagai bekal awal bagi aparatur desa dalam memahami ketentuan dan tahapan pelaksanaan pemilihan.
Camat Tunjungan, Ani Wahyu Kumalasari, mengatakan peningkatan kapasitas aparatur desa penting dilakukan agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan. Hal itu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Menurut Ani, Dinas PMD memberikan materi mengenai persiapan Pilkades 2027 dan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, Inspektorat memberikan pemahaman terkait mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
”Harapannya, pengelolaan keuangan desa semakin baik, tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pelaksanaan hingga pengawasannya,” ujar Ani.
Dia menjelaskan, Kecamatan Tunjungan juga secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengawasan dilakukan melalui pembentukan sejumlah tim yang bertugas memantau perkembangan kegiatan di masing-masing desa.
Monitoring tersebut disesuaikan dengan tahapan pencairan Dana Desa yang berlangsung dalam dua tahap. Melalui mekanisme ini, berbagai kekurangan administrasi maupun pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga segera dilakukan perbaikan.
”Kami melakukan monitoring terlebih dahulu sebelum Inspektorat melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal. Harapannya, apabila ada kekurangan bisa segera diperbaiki sehingga dapat meminimalkan potensi temuan,” jelasnya.
Terkait persiapan Pilkades serentak 2027, Ani menyebut sosialisasi dalam Bimtek kali ini masih bersifat pengenalan awal. Aparatur desa diminta kembali memahami tahapan dan ketentuan pemilihan, terutama karena dimungkinkan adanya perubahan regulasi.
Penyegaran materi dinilai penting agar perangkat desa tidak keliru dalam memahami mekanisme pelaksanaan Pilkades. Terlebih, agenda pemilihan kepala desa tidak berlangsung setiap tahun sehingga sebagian aparatur perlu kembali mempelajari aturan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek, Ali Sadikin, mengatakan kegiatan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran. Pemilihan lokasi di wilayah perkotaan Blora menjadi salah satu upaya menekan biaya pelaksanaan tanpa mengurangi substansi materi yang disampaikan.
”Kami berharap kegiatan Bimtek ini berjalan lancar sampai selesai. Materinya berkaitan dengan administrasi keuangan desa dan sosialisasi persiapan Pilkades 2027,” kata Ali yang juga menjabat Sekretaris Desa (SekDes) Desa Kalangan.
Ali berharap materi yang diberikan dapat menjadi bekal bagi seluruh aparatur desa dalam menghadapi tahapan Pilkades mendatang. Selain memahami ketentuan dan mekanisme pemilihan, perangkat desa juga diharapkan berperan menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.
”Harapan kami, teman-teman perangkat desa mampu mendukung dan melaksanakan seluruh tahapan Pilkades 2027 dengan baik, lancar, serta tercipta kondusivitas di desa-desa se-Kecamatan Tunjungan,” pungkasnya.
