Blora,SUARABLORA.COM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda strategis sekaligus, yakni persetujuan bersama dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, serta kegiatan halalbihalal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (31/3/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Blora, Mustopa, tersebut menghasilkan persetujuan terhadap dua Raperda penting, masing-masing tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh, dan Raperda pengembangan ekonomi kreatif.
Kedua regulasi ini disebut sebagai tindak lanjut hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat arah pembangunan daerah.
“Dua Raperda ini merupakan bagian dari upaya konkret dalam menjawab persoalan kawasan kumuh sekaligus mendorong sektor ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru di daerah,” tegas Mustopa dalam rapat paripurna.
Sebelum pengambilan keputusan, laporan Panitia Khusus (Pansus) disampaikan oleh juru bicara Ratna Pancarini. Selanjutnya, pimpinan rapat meminta persetujuan secara lisan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir, yang kemudian disepakati sebagai dasar penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Persetujuan ini akan kami tuangkan dalam keputusan DPRD sebagai landasan hukum untuk tahap berikutnya,” ujar Mustopa.
Agenda berikutnya adalah penyerahan LKPJ Bupati Blora Tahun Anggaran 2025 yang secara resmi disampaikan oleh Bupati Blora, Arief Rohman, kepada pimpinan DPRD. Dokumen tersebut sebelumnya telah dikirimkan kepada DPRD sehari sebelum rapat paripurna digelar.
Dalam penyampaiannya, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dan lembaga legislatif atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama satu tahun.
“LKPJ ini memuat capaian kinerja pemerintah daerah, realisasi anggaran, serta indikator pembangunan yang telah dicapai sepanjang tahun 2025. Ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan ke depan,” jelas Arief Rohman.
Ia juga menambahkan bahwa sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat tantangan di beberapa sektor yang membutuhkan perhatian serius dan sinergi lintas pihak.
Menindaklanjuti hal tersebut, pimpinan DPRD meminta seluruh anggota dewan segera melakukan pembahasan mendalam terhadap LKPJ guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program pemerintah daerah.
Rangkaian rapat paripurna ditutup dengan kegiatan halalbihalal antara jajaran Forkopimda, DPRD, dan pemerintah daerah dalam suasana Idulfitri.
Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga.
Mustopa menilai pelaksanaan tiga agenda dalam satu forum merupakan langkah efisiensi yang strategis di tengah tuntutan percepatan pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap agenda berjalan efektif tanpa mengurangi substansi. Sinergi yang kuat antar lembaga menjadi kunci percepatan program pembangunan di Kabupaten Blora,” pungkasnya.(Fitriana A N Z)
