BLORA ,SUARABLORA.COM– Pemerintah Kabupaten Blora kembali bergerak ke pemerintah pusat untuk memastikan dukungan anggaran penanganan bencana di daerah.
Wakil Bupati Blora yang juga Pelaksana Harian (Plh) Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini atau Budhe Rini, mendatangi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi. Pemkab Blora membawa sejumlah kepentingan strategis, terutama terkait kejelasan usulan bantuan dana penanggulangan bencana serta kebutuhan pembiayaan untuk memperbaiki fasilitas umum dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
Budhe Rini didampingi Wakil Ketua DPRD Blora serta Sekretaris BPBD Kabupaten Blora. Rombongan diterima langsung Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat, S.Sos., M.M., di ruang kerjanya.
Budhe Rini mengatakan, pertemuan dengan jajaran BNPB menjadi bagian dari upaya Pemkab Blora memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Salah satu pembahasan utama adalah perkembangan pengajuan bantuan penanggulangan bencana yang sebelumnya telah disampaikan Pemkab Blora.
“Hari ini kami bersilaturahmi ke BNPB dan diterima langsung oleh Pak Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan. Kami melakukan koordinasi terkait anggaran bencana alam tahun 2025,” kata Budhe Rini.
Menurut dia, pertemuan tersebut memberikan perkembangan positif bagi Pemkab Blora. Pemerintah daerah mendapat informasi mengenai tindak lanjut usulan bantuan bencana yang telah diajukan kepada pemerintah pusat, termasuk perkiraan waktu penyelesaiannya.
“InsyaAllah dari kunjungan ini, kami mendapat kabar bahwa dana bantuan bencana alam yang kita ajukan waktu itu akan diselesaikan pada awal tahun 2027,” ujarnya.
Selain mengejar kepastian anggaran, Pemkab Blora juga menyampaikan sejumlah kebutuhan rehabilitasi infrastruktur yang terdampak bencana.
Kerusakan tersebut dinilai membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat karena tidak seluruh kebutuhan dapat ditanggung melalui kemampuan anggaran daerah.
“Kami tadi juga berkoordinasi dengan Pak Direktur mengenai kerusakan infrastruktur akibat bencana alam. Harapan kami, perbaikan tersebut bisa dibantu melalui anggaran pemerintah pusat,” tutur Budhe Rini.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemkab Blora menyelaraskan kebutuhan daerah dengan skema dukungan anggaran pemerintah pusat.
Data kerusakan dan usulan penanganan menjadi bagian penting agar kebutuhan rehabilitasi dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku di BNPB.
Di sisi lain, Brigjen TNI Mochamad Arief
Hidayat menyambut baik kunjungan jajaran Pemkab Blora. Menurutnya, komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar kondisi serta kebutuhan penanganan bencana di daerah dapat dipahami secara lebih utuh.
“Terima kasih atas kunjungan dari Pemkab Blora. Tentunya kunjungan ini bisa saling memahami kondisi satu sama lain,” kata Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat.
Ia menegaskan, koordinasi secara langsung juga penting untuk memastikan data dan dokumen pengajuan dari daerah dapat diverifikasi dengan baik di tingkat pusat.
Dengan komunikasi yang berjalan, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Blora diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kemampuan anggaran pemerintah.
