Belajar ke Bogor, Pemkab Blora Dalami Strategi Digitalisasi PAD dan Pengembangan Pertanian Organik.

BLORA,SUARABLORA.COM-Pemerintah Kabupaten Blora melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor, Jawa Barat, guna mempelajari strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan pertanian organik dan pertanian perkotaan. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Blora dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

‎Rombongan Pemkab Blora dipimpin langsung oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, didampingi Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Ketua DPRD Blora, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait. Rombongan diterima oleh Pemerintah Kota Bogor di Gedung Balai Kota Bogor dan mengikuti pemaparan kebijakan dari Wali Kota Bogor bersama pimpinan DPRD Kota Bogor.

‎Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk membangun sinergi sekaligus belajar dari daerah yang dinilai berhasil mengelola PAD secara inovatif.

‎“Kami ingin bersilaturahmi sekaligus membangun kerja sama ke depan antara Blora dan Kota Bogor. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kami perlu memiliki strategi yang kuat untuk meningkatkan PAD,” ujar Arief Rohman.

‎Menurutnya, Kota Bogor menjadi salah satu daerah rujukan karena mampu mengembangkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital yang dinilai lebih transparan dan efisien. Hal tersebut penting untuk diadaptasi sesuai dengan karakteristik Kabupaten Blora.

‎Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bogor tergolong signifikan.

‎ “APBD Kota Bogor sekitar Rp3,3 triliun, dan PAD kami mencapai kurang lebih Rp1,1 triliun. Sisanya berasal dari dana transfer dan sumber sah lainnya,” jelas Dedie.

‎Namun demikian, ia mengakui bahwa Kota Bogor juga menghadapi tantangan fiskal akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

‎ “Pemotongan transfer daerah terjadi hampir di semua wilayah. Kota Bogor tercatat mengalami pengurangan sekitar Rp250 miliar,” paparnya.

‎‎Dalam rangka menjaga stabilitas penerimaan daerah, Pemerintah Kota Bogor terus mendorong digitalisasi layanan pendapatan daerah melalui berbagai aplikasi, di antaranya Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH), E-SPPT, E-OPSIR, serta sistem pendataan dan pengawasan berbasis digital.

‎Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah sektor perparkiran. Dedie menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 110 titik parkir tepi jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor, sementara parkir di kawasan pasar dikelola oleh Perumda.

‎ “Kami melakukan inventarisasi ulang lokasi parkir, menyusun regulasi khusus perparkiran, dan mengubah sistem pemungutan dari manual ke digital melalui ORIS,” ungkapnya.


Selain sektor pendapatan, diskusi juga menyinggung kebijakan pertanian. Kota Bogor, dengan keterbatasan lahan pertanian, mengembangkan konsep urban farming dan pertanian organik sebagai solusi ketahanan pangan.

‎ “Karena lahan pertanian kami tidak luas, kebijakan pertanian lebih diarahkan pada pertanian perkotaan, urban farming, dan pertanian organik,” kata Dedie.


Agenda kunjungan kemudian dilanjutkan ke Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). Di sana, rombongan Pemkab Blora berdiskusi dengan Wakil Rektor IPB Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni, Prof. Iskandar Zulkarnain Siregar, serta Dekan Fakultas Pertanian IPB, Prof. Suryo Wiyono.

‎Prof. Iskandar menyampaikan bahwa IPB terbuka untuk memperluas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Blora.

‎ “Kami mendiskusikan berbagai hal yang dapat dikolaborasikan antara IPB dan Pemkab Blora, khususnya dengan Fakultas Pertanian. Beberapa program bahkan sudah berjalan di Blora,” jelasnya.


Melalui kunjungan ini, Pemkab Blora berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis praktik terbaik, baik dalam pengelolaan PAD maupun pengembangan pertanian berkelanjutan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan daerah yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyaraka