BLORA ,SUARABLORA.COM— Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penghentian dilakukan setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian terhadap standar operasional yang ditetapkan BGN, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Keputusan penghentian sementara tersebut tertuang dalam surat resmi BGN Nomor 2740/D.TWS/05/2026 tentang pemberhentian sementara operasional SPPG.
Dalam surat itu disebutkan bahwa beberapa dapur MBG dinilai belum memenuhi syarat teknis dan sanitasi yang menjadi standar wajib dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Langkah tegas BGN ini berdampak langsung terhadap layanan distribusi makanan bergizi di sejumlah wilayah Kecamatan Cepu, Jati, Ngawen, Banjarejo, Jepon, Kradenan, Tunjungan hingga Blora Kota.
Sebanyak 13 dapur MBG yang dihentikan sementara diketahui dikelola oleh sejumlah yayasan mitra pelaksana program. Selama operasional dihentikan, seluruh aktivitas produksi dan distribusi makanan di dapur tersebut tidak diperbolehkan berjalan sampai ada evaluasi lanjutan dan pencabutan keputusan penghentian.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Blora, Artika Diannita, membenarkan adanya penghentian sementara terhadap 13 dapur MBG tersebut.
“Pemberhentian berlaku sampai dengan surat pencabutan turun,” ujar Artika saat dikonfirmasi, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan langsung oleh BGN sebagai bagian dari pengawasan terhadap kualitas layanan program MBG, termasuk aspek sanitasi lingkungan, pengolahan limbah, dan kelayakan fasilitas dapur.
Menurut Artika, selama masa penghentian sementara, para penerima manfaat dari 13 SPPG tersebut tidak dialihkan ke dapur lain. Artinya, distribusi MBG di wilayah layanan masing-masing untuk sementara terhenti total.“Tidak dialihkan,” tegasnya.
Kondisi itu diperkirakan berdampak besar terhadap penerima manfaat program MBG di Kabupaten Blora. Jika satu dapur rata-rata melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat, maka jumlah warga yang sementara tidak menerima layanan MBG diperkirakan mencapai 26 ribu hingga 39 ribu orang.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar dan kelompok rentan. Karena itu, penghentian operasional dalam jumlah besar di satu daerah menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Sejumlah pengelola yayasan kini disebut tengah melakukan pembenahan terhadap fasilitas dan administrasi yang menjadi catatan BGN. Fokus utama perbaikan berada pada sistem IPAL dan standar kebersihan dapur agar operasional dapat kembali dibuka.
Berikut daftar 13 SPPG di Kabupaten Blora yang dihentikan sementara operasionalnya:
SPPG Blora Cepu Karangboyo 2
SPPG Blora Jati Gabusan
SPPG Blora Ngawen Bradag
SPPG Blora Blora Kamolan
SPPG Blora Jati Doplang
SPPG Blora Banjarejo Sidomulyo
SPPG Blora Jepon Tempellemahbang 2
SPPG Blora Kradenan Nglebak
SPPG Blora Tunjungan Sukorejo 2
SPPG Blora Ngawen Bogowanti
SPPG Blora Jati Tobo
SPPG Blora Jati Gabusan 2
SPPG Blora Tunjungan Tamanrejo
BGN menegaskan penghentian ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar kesehatan, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
