Blora,SUARABLORA.COM–Pemerintah Kabupaten Blora mempercepat strategi penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat basis data dari tingkat desa melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026.
Langkah ini menitikberatkan pada akurasi pendataan sosial ekonomi masyarakat sebagai fondasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) akan dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan guna memastikan validitas data di lapangan.
“Di Blora ada sekitar 11.000 ASN. Nantinya akan kita formulasikan agar bisa terlibat dalam pendataan, sehingga data kemiskinan dan pengangguran benar-benar presisi dan sesuai kondisi riil,” ujar Arief dalam pencanangan program di Ruang Pertemuan Setda Blora, Selasa (21/4/2026).
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara data pemerintah daerah dan indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) agar proses verifikasi dan validasi berjalan lebih akurat serta berdampak langsung pada kebijakan publik.
Program Desa Cantik 2026 tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga peningkatan literasi statistik masyarakat desa, standarisasi tata kelola data, serta optimalisasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan.
Kepala BPS Blora, Rukhedi, menyebut bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia desa menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Selama ini banyak lembaga mengambil data dari desa dengan berbagai aplikasi, namun kemampuan SDM desa belum tentu memadai untuk mengelolanya. Karena itu perlu standardisasi dan penguatan kapasitas,” jelasnya.
Pelaksanaan program dimulai dari pelatihan pembina pada Maret 2026, dilanjutkan pendataan lapangan pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Tahap penilaian desa akan dilakukan pada Agustus hingga September 2026. Tahun ini, tiga desa diusulkan sebagai lokus program, yakni Desa Kapuan (Kecamatan Cepu), Desa Gayam (Kecamatan Bogorejo), dan Desa Bogowanti (Kecamatan Ngawen).
Bupati Arief menargetkan program ini tidak berhenti sebagai proyek percontohan semata, tetapi dapat direplikasi di seluruh desa di Blora.
Ia bahkan mendorong agar setiap kecamatan memiliki desa model yang terintegrasi dengan program pembangunan lainnya.
“Ke depan, saya ingin ada desa percontohan di setiap kecamatan. Ini bisa disinergikan dengan program Kecamatan Berdaya dari provinsi,” tegasnya.
Di sisi lain, data BPS menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Blora dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2023 tercatat sebesar 11,49 persen, turun menjadi 11,42 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 10,58 persen pada 2025. Secara jumlah, penduduk miskin juga berkurang dari sekitar 99,14 ribu jiwa pada 2024 menjadi 92,01 ribu jiwa pada 2025.
Pemerintah daerah menilai capaian ini menjadi indikator awal bahwa penguatan data dapat berkontribusi signifikan terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Dengan pendekatan berbasis data dari desa, Pemkab Blora berharap arah pembangunan tidak lagi bersifat umum, melainkan spesifik, terukur, dan menyasar kebutuhan riil masyarakat. Program Desa Cantik pun diproyeksikan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.
