BLORA ,SUARABLORA.COM– Wakil Bupati Blora sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora, Hj. Sri Setyorini, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membuktikan efektivitas program penanganan stunting yang telah dianggarkan pemerintah. Ia menegaskan, penggunaan anggaran tidak cukup hanya dibuktikan melalui laporan, tetapi harus menunjukkan hasil nyata bagi masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Blora di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Kamis (22/10/2026). Dalam rapat itu, Sri Setyorini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta capaian intervensi di lapangan.
“Saya nanti ingin OPD yang memiliki anggaran terkait stunting ini, capaiannya seperti apa, sasaran apa, yang sudah dilaksanakan apa, dokumentasinya dan nanti ditindaklanjuti evaluasi, akan saya cek satu-satu di lapangan,” tegas Sri Setyorini.
Evaluasi tersebut menjadi penting karena data hingga September 2026 menunjukkan kasus baru stunting paling banyak ditemukan pada bayi usia 0–5 bulan. Fakta ini memperlihatkan bahwa upaya pencegahan harus diperkuat sejak masa sebelum kehamilan hingga periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ketika pemenuhan gizi dan layanan kesehatan ibu serta anak menjadi sangat penting.
“Yang juga perlu kita waspadai, kasus baru paling banyak justru terjadi pada bayi usia 0–5 bulan, artinya pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika masalah gizi sudah terjadi,” ujarnya.
Berdasarkan data kasus baru hingga September 2026, Kecamatan Kunduran tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus baru stunting tertinggi di Kabupaten Blora. Adapun data stunting Semester I 2026 turut menempatkan Kunduran, Jepon, Tunjungan, dan Cepu sebagai wilayah yang memerlukan perhatian lebih. Sri Setyorini meminta seluruh OPD menjadikan data tersebut sebagai acuan dalam menyusun program dan menentukan prioritas intervensi.
Pada 2026, Pemkab Blora telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan penurunan stunting, termasuk melalui Program GENTING dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta balita yang mengalami masalah gizi. Namun, Sri Setyorini menekankan bahwa setiap program harus memiliki sasaran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga manfaat anggaran benar-benar dirasakan keluarga yang membutuhkan.
Sejumlah layanan dasar juga menjadi perhatian, mulai dari pemeriksaan kehamilan enam kali, imunisasi lengkap, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, hingga pendampingan keluarga berisiko oleh Tim Pendamping Keluarga. Dinas Kesehatan dan Puskesmas diminta memperkuat deteksi dini ibu hamil berisiko, penanganan bayi dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), serta pendampingan bayi usia 0–24 bulan. Perhatian juga diarahkan pada kasus diare dan pneumonia pada balita serta kerusakan alat ukur Posyandu yang berpotensi menghambat pemantauan pertumbuhan anak.
Di luar sektor kesehatan, persoalan sanitasi dan akses air minum aman dinilai perlu ditangani secara terpadu. Dinas Dalduk KB bersama Tim Pendamping Keluarga diminta meningkatkan kunjungan kepada keluarga berisiko stunting. Sementara itu, Dinas PUPR, Dinrumkimhub, dan pemerintah desa diminta mempercepat perbaikan sanitasi serta pemenuhan akses air minum aman, terutama di wilayah yang menjadi prioritas penanganan.
Berdasarkan hasil monitoring per 14 Oktober 2026, progres pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Blora telah mencapai nilai 80. Meski demikian, Sri Setyorini meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada capaian angka, melainkan memastikan setiap kegiatan terlaksana sesuai sasaran dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Koordinasi lintas sektor serta pelaporan tindak lanjut secara berkala juga diminta terus diperkuat.
“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak. Ini adalah investasi masa depan Blora. Karena itu, sebagai Ketua TPPS, saya mengajak kita semua fokus pada aksi nyata, bukan sekadar angka dan laporan,” ungkap Sri Setyorini.
Ia berharap seluruh target dan kewajiban Aksi Konvergensi dapat diselesaikan pada akhir 2026. Menurutnya, percepatan penurunan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi, tetapi membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, dan masyarakat. Evaluasi program serta pemeriksaan langsung di lapangan diharapkan memastikan setiap anggaran dan intervensi memberikan manfaat nyata bagi keluarga di Kabupaten Blora.
