BLORA,SUARABLORA.COM — Pemerintah Kabupaten Blora kembali menyoroti persoalan banjir tahunan yang terus berulang di wilayah Cepu Blora Jawa Tengah.
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, secara tegas mendorong pembangunan embung sebagai langkah strategis jangka panjang guna mengatasi persoalan yang dinilai belum tertangani secara menyeluruh.
Dalam tinjauan lapangan bersama unsur Forkopimda, BPBD, Dinas PUPR, hingga Balai Besar Banjir Berulang di Cepu, Wabup Sri Setyorini Dorong Pembangunan Embung sebagai Solusi Permanen Sungai (BBWS), ditemukan bahwa pendangkalan sungai serta tumpukan sampah masih menjadi faktor dominan penyebab banjir.
Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa hari terakhir yang memicu peningkatan debit air secara signifikan di sejumlah titik rawan.
“Permasalahan ini bukan hal baru. Tahun lalu kami sudah melakukan kerja bakti bersama masyarakat pasca banjir, namun kondisi di lapangan masih sama, terutama terkait sedimentasi dan sampah. Ini menunjukkan bahwa banjir di Cepu sudah menjadi siklus tahunan yang harus segera ditangani secara sistematis,” tegas Sri Setyorini.
Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk melakukan normalisasi sungai di titik-titik kritis.
Namun demikian, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menjadi solusi jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan embung diusulkan sebagai infrastruktur pengendali air yang mampu menampung limpasan saat hujan tinggi sekaligus mengurangi beban aliran sungai.
Wakil Bupati menegaskan, pihaknya telah meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum agar rencana pembangunan embung dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap ada intervensi dari pemerintah pusat melalui Dinas PUPR untuk pembangunan embung. Ini penting sebagai solusi permanen dalam mengendalikan banjir di Cepu,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Blora, Nidzamudin Al Hudda, menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan kajian teknis dan koordinasi lintas sektor.
Salah satu lokasi yang diusulkan berada di Kelurahan Ngelo dengan luas sekitar 2,7 hektare yang memanfaatkan tanah bengkok milik pemerintah desa.
“Usulan pembangunan embung ini sedang kami siapkan untuk diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Harapannya, selain mengurangi risiko banjir, keberadaan embung juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan irigasi dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat,” jelas Nidzamudin Al Hudda.
Pemerintah Kabupaten Blora optimistis, jika proyek tersebut terealisasi, maka dampak banjir yang selama ini merugikan masyarakat dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, keberadaan embung diharapkan menjadi solusi multifungsi yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga sebagai sumber daya air bagi sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat setempat.
