BLORA,SUARABLORA.COM – Pembangunan Bendung Karangnongko menyisakan pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Sebanyak 535 kepala keluarga (KK) tercatat terdampak proyek tersebut dan harus direlokasi. Di tengah upaya mempercepat pembangunan bendung di wilayah Blora, kepastian tempat tinggal baru bagi ratusan keluarga itu menjadi persoalan yang perlu segera dituntaskan.
Bagi warga terdampak, pembangunan Bendung Karangnongko bukan sekadar proyek infrastruktur. Mereka juga menghadapi persoalan mendasar mengenai tempat tinggal, keberlanjutan mata pencaharian, hingga kehidupan sosial setelah meninggalkan permukiman yang selama ini ditempati. Karena itu, penanganan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan.
Bupati Blora Arief Rohman mendorong percepatan pembangunan Bendung Karangnongko di sisi wilayah Blora. Selain mengejar kelanjutan proyek, Pemkab Blora juga mengupayakan penyelesaian tahapan administrasi dan koordinasi lintas kementerian, terutama terkait pelepasan kawasan hutan yang masuk dalam area genangan bendung.
Hal tersebut disampaikan Arief saat bertemu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, pada Selasa (20/10/2026). Dalam pertemuan itu, Arief menjelaskan bahwa proses pengajuan pelepasan kawasan hutan telah sampai di meja Menteri Kehutanan dan kini tinggal menunggu persetujuan akhir.
“Sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bapak Menteri. Tahapan lainnya sudah selesai,” ujar Arief.
Kawasan hutan yang diajukan untuk dilepaskan tersebut berada di area genangan bendung, bukan di lokasi konstruksi bangunan utama. Persetujuan pelepasan kawasan hutan diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan Bendung Karangnongko, khususnya pada bagian yang berada di wilayah Kabupaten Blora.
Berdasarkan data yang disampaikan, pembangunan Bendung Karangnongko mencakup 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa. Rinciannya, Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Desa Ngrawoh 328 bidang, Desa Nginggil 177 bidang, Desa Nglebak 372 bidang, dan Desa Megeri 143 bidang.
Dari cakupan tersebut, sebanyak 535 KK tercatat terdampak dan harus direlokasi. Desa Ngrawoh dan Desa Nginggil menjadi perhatian karena termasuk wilayah dengan jumlah penduduk terdampak cukup besar. Besarnya jumlah keluarga yang harus dipindahkan menunjukkan bahwa pembangunan bendung tidak hanya menyangkut urusan teknis dan pembebasan lahan, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan penanganan serius.
Pemkab Blora turut menjajaki kemungkinan skema transmigrasi lokal sebagai salah satu opsi penanganan warga terdampak. Namun, mekanisme pelaksanaan, lokasi penempatan, serta bentuk dukungan bagi masyarakat masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama kementerian dan instansi terkait. Opsi tersebut belum dapat dipastikan sebagai keputusan final relokasi.
Relokasi menjadi tantangan tersendiri karena pemindahan warga tidak cukup hanya dengan menyediakan lokasi tempat tinggal baru. Pemerintah juga perlu memperhatikan akses terhadap fasilitas umum, sumber penghidupan, serta keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setelah meninggalkan permukiman lama.
Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan instansi perlu diarahkan tidak hanya untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga memastikan rencana penanganan warga memiliki kejelasan. Kepastian lokasi relokasi, tahapan pemindahan, serta dukungan bagi keluarga terdampak menjadi hal penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Di sisi lain, percepatan pembangunan Bendung Karangnongko tetap menjadi agenda yang didorong pemerintah daerah. Penyelesaian persetujuan pelepasan kawasan hutan dan percepatan pekerjaan di sisi Blora diharapkan dapat mendukung kelanjutan proyek. Namun, proses tersebut perlu disertai langkah konkret dalam menyiapkan solusi bagi ratusan keluarga yang harus direlokasi.
