BLORA,SUARABLORA.COM – Bupati Blora Arief Rohman memberikan peringatan kepada puluhan kepala desa yang belum maksimal merealisasikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Hingga November 2026, tercatat masih ada 85 desa di Kabupaten Blora yang capaian PBB P2-nya belum mencapai 60 persen.
Persoalan ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Terlebih, waktu untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2026 semakin terbatas. Karena itu, Bupati Arief Rohman memimpin langsung rapat koordinasi dan evaluasi capaian PBB P2 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala BPPKAD Blora, perwakilan Inspektorat, seluruh camat, serta kepala desa dan lurah yang wilayahnya belum mencapai target pembayaran PBB P2.
Kepala BPPKAD Blora, Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, menyampaikan bahwa target penerimaan PBB P2 tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 27 miliar. Namun, realisasi hingga November masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
“Dari target Rp 27 miliar ini, sampai sekarang baru terkumpul sekitar Rp 24 miliar atau sekitar 72,24 persen. Masih ada 85 desa yang capaian PBB P2-nya rendah di bawah 60 persen. Padahal tahun 2026 efektif tinggal 1,5 bulan,” ungkap Pitoyo.
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang diduga menyebabkan rendahnya realisasi PBB P2. Di antaranya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara mandiri yang masih rendah, keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak, serta ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi di lapangan.
Pitoyo juga memaparkan perkembangan desa dan kelurahan yang telah melunasi seluruh kewajiban PBB P2. Pada triwulan pertama tercatat 37 desa lunas, triwulan kedua tiga desa, sedangkan triwulan ketiga sebanyak 50 desa dan satu kelurahan.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Arief Rohman langsung mengevaluasi desa-desa yang realisasi PBB P2-nya masih rendah. Dia meminta para kepala desa dan camat tidak tinggal diam serta segera mencari tahu penyebab lambatnya pembayaran pajak di wilayah masing-masing.
Arief menegaskan, penerimaan PBB P2 memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan pembangunan desa. Sebab, dari target penerimaan Rp 27 miliar tersebut, sekitar Rp 19 miliar nantinya dialokasikan kembali kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
“PAD dari PBB P2 yang targetnya Rp 27 miliar ini nantinya juga akan dikembalikan kepada desa, yakni untuk ADD sebesar total Rp 19 miliar. Jika tidak tercapai, desa sendiri yang akan merugi,” tegas Arief.
Bupati juga secara khusus menyoroti salah satu desa di Kecamatan Kunduran yang hingga November baru mencatatkan realisasi PBB P2 sebesar 3 persen. Dia meminta persoalan tersebut ditelusuri secara serius, termasuk memastikan apakah masyarakat memang belum membayar atau justru uang pajak yang sudah dikumpulkan belum disetorkan ke kas daerah.
“Ada desa di Kecamatan Kunduran, sampai November capaiannya baru 3 persen. Pertanyaannya, memang masyarakatnya belum bayar pajak atau sudah bayar tapi uangnya belum disetorkan ke BPPKAD? Hal seperti ini coba didalami dan dicek. Uangnya ada di Kepala Desa atau di perangkat desanya?” ujar Arief.
Dia mengingatkan seluruh pemerintah desa agar tidak menunda penyetoran uang pajak yang telah diterima dari masyarakat.
“Kalau memang sudah terkumpul, tolong langsung disetorkan ke kas daerah. Jangan menunggu Inspektorat dan kejaksaan turun,” tandasnya.
Sementara itu, Camat Jepon Andi Nurrohman menyarankan agar seluruh camat lebih aktif turun langsung ke desa untuk mendorong percepatan pembayaran PBB P2. Menurutnya, pendekatan kepada pemerintah desa dan masyarakat perlu dilakukan secara intensif melalui sosialisasi dan edukasi.
“Sebagai camat, kita harus rajin turun ke bawah. Menyapa langsung pemerintah desa yang ada di wilayahnya, door to door mengingatkan PBB P2. Memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya PBB P2 untuk pembangunan desa,” ungkap Andi.
Dia berharap, langkah aktif para camat dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih intensif mengingatkan masyarakat agar segera memenuhi kewajiban pajaknya.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan pernyataan kesanggupan para camat, kepala desa, dan lurah untuk mempercepat realisasi PBB P2 di wilayah masing-masing. Pemkab Blora berharap percepatan penagihan dan penyetoran pajak dapat meningkatkan penerimaan daerah sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.









