BLORA ,SUARABLORA.COM— Perselisihan terkait lelang eksekusi agunan milik debitur Permodalan Nasional Madani (PNM) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, akhirnya menemukan titik terang.
Debitur dan pemenang lelang sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan melalui audiensi dan mediasi yang difasilitasi PNM pada Selasa (13/10/2026).
Dalam kesepakatan tersebut, pemenang lelang menyetujui pengembalian dana sebesar Rp 275 juta sebagai bagian dari proses pengalihan kembali aset kepada debitur.
Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji, yang akrab disapa Mbah Mun, mengatakan kesepakatan tercapai setelah para pihak membahas penyelesaian persoalan melalui musyawarah.
“Hasil audiensi yang dijembatani oleh PNM, pemenang lelang sepakat untuk dikembalikan uangnya sebesar Rp 275 juta,” kata Mbah Mun kepada wartawan.
Menurut dia, kesepakatan tersebut menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan tanpa memperpanjang perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.
Mbah Mun menjelaskan, objek agunan milik debitur sebelumnya dilelang dengan nilai Rp 150 juta. Dari hasil lelang itu, sekitar Rp 50 juta digunakan untuk menutup sisa kewajiban utang debitur yang, menurut keterangannya, tercatat sekitar Rp 49 juta.
Sementara itu, sisa dana sebesar Rp 100 juta disebut telah dikembalikan kepada debitur.
Terkait pengalihan kembali aset, Mbah Mun menyebut mekanisme yang akan ditempuh adalah jual beli antara pemenang lelang dan debitur.
Ia menjelaskan, setelah aset menjadi milik pemenang lelang, pengalihan kembali dapat dilakukan melalui transaksi yang sah sesuai ketentuan hukum dan prosedur administrasi yang berlaku.
“Walaupun sudah dieksekusi dan menjadi milik pemenang lelang, kalau pemenang lelang menjualnya kembali kepada debitur kan sah, namanya jual beli. Nanti proses balik nama dan pengurusan sertifikat akan dilakukan bersama oleh pemenang lelang dan debitur,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian dokumen kepemilikan perlu dilakukan agar pengalihan aset memiliki kejelasan administrasi
Dalam perkara tersebut, Pemuda Pancasila bersama GRIB JAYA turut memberikan pendampingan kepada debitur.
Mbah Mun menegaskan, pendampingan itu dilakukan tanpa memungut biaya sepeser pun. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk upaya membantu masyarakat dalam mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapi.
Meski mediasi di kantor PNM telah menghasilkan kesepakatan damai, pihak pendamping merencanakan audiensi lanjutan di DPRD Kabupaten Blora untuk membahas aspek administratif.
Sejumlah instansi yang direncanakan hadir antara lain Ombudsman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), DPRD Blora, serta manajemen PNM.
“Langkah selanjutnya untuk kaitan administratif akan kami sampaikan besok ke DPRD Kabupaten Blora,” kata Mbah Mun.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang untuk memperoleh penjelasan mengenai prosedur lelang dan penanganan agunan, sekaligus mendorong perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan kredit.
Mbah Mun juga mengingatkan lembaga keuangan, baik perbankan milik negara maupun swasta, agar menjalankan prosedur lelang sesuai peraturan yang berlaku.
“Ini sekaligus menjadi warning bagi perbankan, baik BUMN maupun swasta di Blora, agar tidak melakukan lelang sepihak yang merugikan rakyat kecil,” tegasnya
Sementara itu, Tim Legal PNM, Wismaji, membenarkan bahwa audiensi dan mediasi yang berlangsung di Kantor Cabang Pembantu (KCP) PNM Blora telah menghasilkan kesepakatan. Ia mengapresiasi komunikasi yang terjalin dengan perwakilan Pemuda Pancasila selama proses penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih karena dari PP sudah bersilaturahmi dengan baik. Untuk hasil audiensi dan mediasi berjalan damai, dan keputusan sudah kami selesaikan secara kekeluargaan,” ujar Wismaji.
Ia menegaskan, nominal pengembalian dana yang disepakati oleh para pihak dalam mediasi tersebut sebesar Rp 275 juta.
Dengan tercapainya kesepakatan itu, proses audiensi dan mediasi di kantor PNM dinyatakan berakhir secara kekeluargaan. Namun, proses pengalihan kembali aset, balik nama, serta pengurusan sertifikat masih perlu ditindaklanjuti sesuai kesepakatan dan ketentuan administrasi yang berlaku.
