BLORA,SUARABLORA.COM – Penyaluran pupuk bersubsidi ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, telah menjangkau 194 titik. Namun, distribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti kesiapan pelayanan kepada petani. Hingga Selasa (10/11/2026), baru 55 koperasi yang bisa melayani penebusan pupuk bersubsidi.
Sementara itu, sebanyak 139 KDKMP lainnya belum dapat beroperasi untuk menyalurkan pupuk kepada petani. Stok pupuk yang telah dikirim masih tersimpan di masing-masing karena menunggu proses aktivasi dari PT Agrinas Pangan Nusantara di tingkat pusat.
Kondisi ini membuat ketersediaan pupuk secara fisik belum sepenuhnya menjamin kemudahan akses bagi petani. Persoalan utama saat ini bukan kekurangan pasokan, melainkan proses administrasi dan aktivasi kelembagaan yang belum rampung.
Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora, Sofwan Rifa’i, mengatakan seluruh 194 titik KDKMP telah menerima penyaluran pupuk. Namun, sebagian besar koperasi masih belum bisa memberikan layanan penebusan.
”Sudah sejumlah 194 KDKMP pupuk sudah disalurkan ke KDKMP. Namun, untuk yang sudah beroperasional dan bisa menyalurkan pupuk bersubsidi saat ini baru 55 KDKMP,” ujar Sofwan, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pemerintah kabupaten belum dapat mengambil langkah lebih jauh untuk mempercepat aktivasi koperasi. Sebab, mekanisme dan kewenangan pengaktifan KDKMP berada di tangan PT Agrinas Pangan Nusantara pusat.
Bahkan, DP4 Blora mengaku belum mengetahui secara pasti persyaratan yang harus dipenuhi setiap koperasi agar bisa mulai melayani penebusan pupuk bersubsidi.
”Kami juga tidak mengetahui secara pasti persyaratan aktivasi seperti apa, karena mekanismenya langsung dari pusat,” jelasnya.
Situasi ini menjadi perhatian karena sejumlah wilayah di Blora telah memasuki masa persiapan musim tanam. Petani membutuhkan kepastian akses pupuk agar kegiatan pengolahan lahan dan penanaman tidak terganggu oleh persoalan administratif di tingkat koperasi.
DP4 Blora pun mendorong percepatan aktivasi, terutama di tiga kecamatan yang dinilai paling mendesak, yakni Cepu, Kedungtuban, dan Kradenan.
Ketiga wilayah tersebut menjadi prioritas karena sebagian petani sudah mulai membuka lahan untuk musim tanam pertama. Keterlambatan layanan penebusan pupuk dikhawatirkan menyulitkan petani memenuhi kebutuhan sarana produksi pada awal musim tanam.
”Prioritas kami yang paling cepat harus bisa dilayani adalah Kecamatan Cepu, Kedungtuban, dan Kradenan. Karena sudah memulai musim tanam ke satu,” katanya.
Di sisi lain, pelayanan pada 55 KDKMP yang sudah aktif masih dilakukan secara bertahap. Untuk sementara, masing-masing koperasi baru melayani satu kelompok tani sebagai bagian dari masa transisi penerapan sistem distribusi pupuk bersubsidi melalui KDKMP.
Kelompok tani yang mendapatkan layanan awal dipilih berdasarkan kondisi ketersediaan pupuk. Prioritas diberikan kepada kelompok yang stok pupuknya paling sedikit tersisa sehingga kebutuhan mendesak petani dapat lebih dahulu dipenuhi.
Adapun alokasi awal yang disiapkan sekitar satu ton pupuk Urea, ditambah pupuk NPK sesuai kebutuhan kelompok tani.
Skema tersebut menjadi tahap awal operasional KDKMP sebelum pelayanan penebusan pupuk diperluas kepada kelompok tani lainnya. Namun, percepatan perluasan layanan tetap bergantung pada kesiapan koperasi dan mekanisme aktivasi yang ditetapkan oleh pihak pusat.
Sofwan menegaskan, tanggung jawab pengelolaan pupuk yang telah masuk ke KDKMP hingga dapat disalurkan kepada petani berada pada pihak Agrinas. Hal itu sejalan dengan mekanisme koordinasi dan arahan operasional yang diterima pengelola koperasi.
”Kalau pupuk sudah masuk ke KDKMP, Agrinas yang bertanggung jawab agar pupuk ini bisa dikeluarkan. Karena manajer KDKMP juga mengikuti arahan dari Agrinas,” pungkasnya.
