BLORA,SUARABLORA.COM – Kasus baru stunting pada bayi usia 0–5 bulan mendominasi temuan kasus di Kabupaten Blora hingga September 2026. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak sebelum kehamilan, bukan hanya setelah anak mengalami gangguan pertumbuhan.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora, Hj. Sri Setyorini, menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan langkah lebih dini melalui penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang, serta pendampingan keluarga yang berisiko mengalami masalah gizi.
“Yang juga perlu kita waspadai, kasus baru paling banyak justru terjadi pada bayi usia 0–5 bulan. Artinya, pencegahan harus dimulai sejak sebelum kehamilan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Jangan sampai kita baru bergerak ketika masalah gizi sudah terjadi,” kata Sri Setyorini.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Setyorini saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Blora di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Kamis (22/10/2026).
Dalam rapat tersebut, data stunting Semester I 2026 menunjukkan sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, yakni Kecamatan Kunduran, Jepon, Tunjungan, dan Cepu. Sementara itu, berdasarkan data kasus baru hingga September 2026, Kecamatan Kunduran tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus baru stunting tertinggi di Kabupaten Blora.
Sri Setyorini meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk menentukan intervensi. Program penanganan stunting, menurutnya, harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, memiliki sasaran yang jelas, serta menunjukkan hasil yang dapat diukur.
Ia juga meminta OPD yang memiliki anggaran penanganan stunting memaparkan capaian program, penerima manfaat, kegiatan yang sudah dilakukan, hingga dokumentasi pendukung. Evaluasi tidak boleh berhenti pada laporan administratif, tetapi harus dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung di lapangan.
“Saya nanti ingin OPD yang memiliki anggaran terkait stunting ini, capaiannya seperti apa, sasaran apa, yang sudah dilaksanakan apa, dokumentasinya, dan nanti ditindaklanjuti evaluasi. Akan saya cek satu-satu di lapangan,” tegasnya.
Pemkab Blora telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan penurunan stunting pada 2026. Sejumlah intervensi yang dijalankan antara lain melalui Program GENTING serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang mengalami masalah gizi. Selain itu, layanan pemeriksaan kehamilan enam kali, imunisasi lengkap, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, serta pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga juga perlu diperkuat.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian meliputi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kerusakan alat ukur di Posyandu, kasus diare dan pneumonia pada balita, serta belum optimalnya akses air minum aman dan sanitasi di sejumlah desa. Dinas Kesehatan dan Puskesmas diminta memperkuat deteksi dini terhadap ibu hamil berisiko, bayi dengan BBLR, serta pendampingan bayi usia 0–24 bulan. Di sisi lain, Dinas Dalduk KB bersama Tim Pendamping Keluarga diminta meningkatkan kunjungan kepada keluarga berisiko stunting.
Untuk mendukung pencegahan dari sisi lingkungan, Dinas PUPR, Dinrumkimhub, dan pemerintah desa juga diminta mempercepat perbaikan sanitasi serta pemenuhan akses air minum aman, terutama di wilayah prioritas. Berdasarkan monitoring per 14 Oktober 2026, progres pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Blora telah mencapai nilai 80. Sri Setyorini berharap capaian tersebut diikuti langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak. Ini adalah investasi masa depan Blora. Karena itu, sebagai Ketua TPPS, saya mengajak kita semua fokus pada aksi nyata, bukan sekadar angka dan laporan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, dunia usaha, dan masyarakat. Seluruh perangkat daerah juga diminta memperkuat koordinasi serta melaporkan tindak lanjut secara berkala agar target Aksi Konvergensi pada akhir 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi warga.
